MOMENTUM, Metro--Kota Metro masuk tiga besar dalam kategori penghargaan TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) Kabupaten-Kota Terbaik di Pulau Sumatra pada Tahun 2021. Dalam kategori ini dimenangkan Kota Pekanbaru.

Acara dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartanto dalam Rapat Koordinasi Pusat Dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) di Surabaya, Rabu (14-9-2022).

Airlangga yang juga ketua tim pengendalian inflasi tahun 2022 mengatakan, beberapa negara mengalami inflasi tinggi. Di antaranya, Amerika 8,3 persen, Uni Eropa 9,78 persen dan yang tertinggi Turki 80, 21persen. Indonesia 4,69 persen, namun transmisi inflasi impornya belum masuk dan masih disubsidi.

Sedangkan 10 kota kabupaten inflasi tertinggi pada Agustus, diantaranya Liwung, Jambi Kotabaru, Sempit, Tanjung Selor, Jayapura, Sintang, Bungo, Padang, dan Sibolga.

Sedangkan 10 kabupaten kota inflasi terendah, diantaranya Jakarta, Sukabumi, Cirebon Bogor, Bandung, Tembilahan, Lhokseumawe, Pematang Siantar, Dumai dan Medan.

Sementara ketahanan stok komoditas pangan strategi per September, pada level surplus/ tahan di 34 provinsi yaitu, komunitas bawang putih, daging ayam dan daging sapi.

Untuk kondisi rawan pada komunitas cabai dan telur ayam. Kemudian pada kondisi rentan atau tidak aman saat ini yaitu cabai rawit dan cabai besar di 10 provinsi, jelasnya.

Dampak kenaikan harga terhadap kemiskinan pada penduduk miskin sangat rentan, khususnya pada harga kelompok makanan. Secara nasional kontribusi komponen makanan terhadap garis kemiskinan 74,08 persen sedikit lebih tinggi dibandingkan September 2021 yaitu pada 74,05 persen.

“Beras merupakan komunitas dengan kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan, titik kontribusi besar terhadap kemiskinan per Maret 2022 mencapai 23,04% di desa, dan per September 2021 berada pada 23,79%. Sedangkan di Kota sebesar 19,38%, per September 2021 sebesar 19,69%. Dengan garis besar pengeluaran rumah tangga miskin sebanyak 74,08% untuk makanan dan 25,92% untuk nonmakanan,” ujar Erlangga.

Terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, untuk pertalite, misalnya dipatok di 23 juta sudah naik menjadi 29 juta liter. Solar dari 15 juta menjadi 17 juta liter. Akibatnya subsidi yang dipatok Rp500 triliun atau Rp502 triliun, menjadi Rp698 triliun.

Pemerintah sudah mengalokasikan PLT sebesar Rp12,4 triliun untuk diberikan kepada 16 juta pekerja dan dana yang transfer umum yang sebesar Rp2,17 triliun. Diharapkan kontribusi daerah dapat  membantu penanganan kenaikan inflasi, termasuk ojek, transportasi umum dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain.

Dibutuhkan langkah eksta untuk menjaga kestabilan harga dalam rangka pengendalian inflasi daerah, terlebih mengantisipasi kenaikan inflasi pada akhir tahun, kata Erlangga.

Ketua ketua tim pengendalian inflasi tahun 2022, menyebutkan empat langkah aksi:

1. Memperluas kerjasama antar daerah KAD terutama untuk daerah atau defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas.

2. Melaksanakan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder.

3. Pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi.

4. Menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi mengoptimalkan dana alokasi khusus dak fisik, untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2% DTU untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial.

5. Percepatan implementasi program tanam pangan perkarangan misalnya cabai untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun.

6. Menyusun neraca komoditas pangan strategi oleh seluruh pemerintah daerah.

7. Memperkuat sarana prasarana penyimpanan produk hasil panen terutama di daerah sentra produksi.

8. Memperkuat sinergi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabillisasi harga.

Turut hadir pada acara itu, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Wargio, Anggota DPR RI, Para Gubernur, Bupati dan Walikota, serta Peserta Rakor Pusda. (**)