MOMENTUM, Jakarta -- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terus mengevaluasi pelaksanaan ujicoba program pengalihan kompor gas ke kompor listrik yang dilaksanakan di Solo dan Denpasar.

Ujicoba program itu melibatkan dua ribu warga di Solo dan Denpasar. Sasarannya, pelanggan PLN dengan daya 450 VA dan 900 VA serta selama ini menggunakan LPG 3 kilogram.

“Arahan pemerintah sangat jelas. PLN menindaklanjuti dengan berbagai perbaikan pada program uji coba di dua kota tersebut," kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

Selain itu, PLN juga terus memberikan pendampingan kepada warga yang terlibat dalam program ujicoba tersebut. Pendampingan diberikan sampai warga dapat mengoperasikan penggunaan kompor listrik secara mandiri.

Dijelaskan, penerima program peralihan kompor listrik adalah pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA. Tidak ada perubahan daya listrik pelanggan. PLN menyediakan jalur kabel listrik khusus untuk memasak dengan daya yang cukup untuk kompor listrik. Jalur kabel ini terpisah dari intalasi listrik yang sudah ada dan tarif yang dikenakan juga tidak mengalami perubahan.

“Meskipun disediakan jalur kabel khusus memasak oleh PLN, daya listrik KPM tidak mengalami perubahan. Yang 450 VA tetap 450 VA, yang 900 VA juga tetap 900 VA. Kami juga memastikan, tidak ada pengalihan daya 450 VA ke 900 VA sebagaimana yang sempat beredar di masyarakat," ujar Darmawan.

Monitoring dan evaluasi terus dilakukan. Kendala-kendala teknis yang dialami KPM dalam menggunakan peralatan memasak seperti panci dan wajan menjadi masukan untuk dilakukan perbaikan. Namun secara keseluruhan program ini menunjukkan progres yang positif. Konsumsi kWh dari penggunaan kompor listrik semakin besar dan KPM mulai merasakan biaya memasak menggunakan kompor listrik lebih murah dari pada LPG 3 kg.

“PLN akan melaporkan data pemantauan dan evaluasi program uji coba kompor listrik di dua kota tersebut secara periodik untuk menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan selanjutnya,” ungkapnya.

PLN selalu berupaya menjalankan arahan pemerintah mempercepat transisi energi bersih di tanah air, mendukung upaya subsidi tepat sasaran, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia dari energi impor dan menggantinya dengan energi domestik yang lebih murah. (*)