MOMENTUM, Bandarlampung--Provinsi Lampung menerima alokasi APBN Tahun 2023 sebesar Rp30 triliun. Terdiri dari Rp20,98 triliun untuk 16 pemerintah daerah (pemda) dan Rp9,03 triliun diperuntulkan bagi kementerian/lembaga.

Hal itu terungkap dalam penyerahan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi TKD (Transfer ke Daerah) di Hotel Novotel Lampung, Selasa (6-12-2022).

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Lampung M Dody Fachrudin merinci, untuk kementerian/lembaga diperuntukkan bagi 458 satuan kerja.

Rinciannya: Rp3,87 triliun belanja pegawai, Rp3,61 triliun belanja barang, belanja modal Rp1,49 triliun dan bantuam sosial Rp38,17 miliar.

Kemudian untuk alokasi TKD yang diterima 16 pemda terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp645,74 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp12,61 triliun.

Selanjutnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp1,23 triliun, DAK nonfisik sebesar Rp4,14 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp92,66 miliar, Dana Hibah ke Daerah Rp9,99 miliar dan Dana Desa Rp2,23 triliun.

"Total belanja negara yang disalurkan kepada provinsi, kqbupaten/kota di Lampung mencapai Rp30 triliun. Terdiri kementerian negara/lembaga untuk Rp9,03 triliun dan alokasi TKD sebesar Rp20,98 triliun," kata Dody.

Dia berharap, dengan diserahkannya DIPA Tahun 2023, pemda dan juga kementerian/lembaga bisa segera dilaksanakan lelang.

"Proses lelang sudah dapat dilaksanakan sejak DIPA diterima, nanti awal tahun tinggal proses penandatanganan kontrak dan pelaksanaan kegiatan," terangnya.

Selain itu, pemda dan satker dapat mempercepat pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran DAK fisik dan dana desa serta penetapan pejabat perbendaharaan.

"Jika semua itu telah dilakukan maka jangan lupa agar seluruh proyek yang akan dilaksanakan menggunakan bahan baku dan tenaga kerja lokal. Sehingga anggaran yang dialokasikan dalam APBN, dapat mendorong kesejahteraan masyarakat Lampung lebih baik lagi,” sebutnya.

Dia juga menekankan agar alokasi dana tersebut bisa dikelola denfan baik, efektif dan akuntabel. Sehingga terwujud peningkatan dan pemerataan pembangunan di Provinsi Lampung.

Sementara, Gubernur Arinal Djunaidi berharap, dengan diserahkannya DIPA dan TKD Tahun 2023 bisa menjadi momentum penguatan ekonomi.

Gubernur juga meminta agar pengelolaan APBN bisa dilakukan secara cermat, efektid dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakt.

"Percepatan realisasi belanja pemerintah akan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya," jelasnya. (**)