MOMENTUM, Bandarlampung--Membangun Provinsi Lampung harus diawali dari desa. Terlebih, 70 persen masyarakat Lampung berada di pedesaan.

Karena itu, ekonomi kerakyatan menjadi program prioritas Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hal itu berdasarkan hasil kesimpulan Rapat Pembahasan BUMDes sebagai Badan Penggerak Tumbuhnya Usaha di Desa untuk Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang berlangsung di Rumah Makan Kayu, Senin (6-2-2023).

Arinal menjelaskan, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

"Dengan kearifan lokal yang ada, pembangunan desa kita lakukan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial," kata Arinal.

Dia menjelaskan, Pemerintah Desa juga dapat membentuk BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Lembaga BUMDes menjadi wahana bagi pemerintah desa, untuk mengelola sumber daya alam dan bidang produksi yang penting.

Tujuan BUMDes dibentuk adalah untuk melembagakan ekonomi desa, agar lebih sistematis, efisien, efektif, berdaya guna, dan berdaya saing.

"Melalui BUMDes, kesempatan untuk menggerakkan perekonomian desa menjadi semakin terbuka, dengan keleluasaan mengembangkan usaha-usaha berbasis potensi yang dimiliki masyarakat maupun potensi desa itu sendiri," jelasnya.

Selain itu, gubernur menyebutkan, BUMDes juga menjadi sebuah lembaga ekonomi yang dikelola bersama, yang kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus mendukung dan mendorong agar lembaga ekonomi desa mampu berperan efektif sebagai   lokomotif baru bagi kegiatan perekonomian warga.

Selain itu, BUMDes diharapkan mampu menggerakkan mesin ekonomi di perdesaan untuk bersama-sama maju dengan unit-unit usaha milik warga yang sudah ada maupun yang baru.

Arinal menjelaskan, indikator penting keberhasilan BUMDes adalah kemampuannya menggerakkan dan mendinamisasikan roda perekonomian di desa. Sehingga dapat meningkatkan kapasitas ekonomi warganya.

"Unit-unit usaha yang dibangun melalui BUMDes, hendaknya diarahkan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal, dengan melibatkan sebesar-besarnya potensi daerah termasuk pelaku bisnis (SDM) dari warga desa setempat," sebutnya.

Saat ini, di Provinsi Lampung setidaknya ada 2.188 BUMDes yang aktif, dan ada 57 Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).

Mayoritas usahanya, antara lain, budidaya ternak, jual-beli hasil bumi dan saprodi, lembaga keuangan mikro (simpan-pinjam), jasa penyewaan, perdagangan, distributor, ritel, serta usaha pariwisata lokal. Dampak positifnya sekarang terasa. Lapangan kerja baru ada di desa, pendapatan masyarakat meningkat, dan aktivitas perekonomian di desa semakin bergeliat.

"Ini menjadi salah satu bentuk implementasi, dari misi kelima Pemerintah Provinsi Lampung. Yaitu Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Perdesaan yang Seimbang Dengan Wilayah Perkotaan," terangnya.

Gubernur mengatakan, salah satu agenda utama Pemprov Lampung adalah Smart Village atau Desa Cerdas Berbasis Digital.

"Jumlah desa yang sudah menggunakan program Smart Village sebanyak 1.763 desa dari 2.446 desa atau 72 persen dari seluruh desa se-Provinsi Lampung," tuturnya.

Selain itu, pemprov juga mengembangkan mengembangkan Elektronik Samsat Desa (e-Samdes) yang terintegrasi dengan BUMDes, untuk menjadi agen pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pengembangan e-Samdes ini merupakan kerjasama Pemprov Lampung dengan Direktorat Lalu Lintas Polda, Bank Lampung, dan PT Jasa Raharja (persero).

"Manfaatnya sekarang sudah dirasakan masyarakat. Para wajib pajak cukup datang ke BUMDes terdekat. Tidak perlu lagi jauh-jauh ke ibukota kabupaten untuk bayar pajak kendaraan di Kantor Samsat," terangnya.

Gubernur mengatakan, program e-Samdes ini sudah kita mulai sejak tahun 2021. Sampai sekarang, sudah 477 BUMDes yang menjadi agen e-Samdes, dengan jumlah transaksi sampai saat ini sebanyak 13.596 dengan nilai  lebih dari Rp19 miliar.

Arinal menyebutkan, berbagai terobosan yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan.

"Kita tidak ingin pertumbuhan ekonomi hanya terjadi dan terpusat di kota. Kita juga tidak ingin, desa menjadi kantong-kantong kemiskinan," jelasnya.

Atas berbagai inovasi yang dilakukan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menganugerahkan Penganugerahan Lencana Abdi Ekonomi Desa.

"E-Samdes ini dinilai sebagai trobosan inovatif, yang dampaknya signifikan bagi masyarakat, termasuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Lencana itu, Saya terima bertepatan dengan Hari BUMDes," terangnya.

Arinal mengatakan, pada Peringatan Hari BUMDes tersebut, Provinsi Lampung mendapatkan empat  penghargaan. Yaitu sebagai BUMDes Inspiratif kita juara dalam katagori BUMDes Cepat Tumbuh (diraih BUMDes “Bersama Mandani Nusantara, dari Kecamatan Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur).

Duta BUMDes kategori Pemerintah Desa (diraih Kepala Desa Sriwungu, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Subur Ginanjar).

Penghargaan Bakti Ekonomi Desa ydiraih Lampung Timur dan Lampung Tengah. "Penghargaan ini untuk kita semua. Penghargaan tersebut bukan menjadi tujuan akhir," ujarnya.

Arinal menegaskan, pemprov terus mendorong agar terjadi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama yang ada di perdesaan.

"Tantangannya tentu tidak ringan. Membangun ekonomi desa itu tidak bisa dipisahkan dari pembangunan warganya, kualitas pendidikannya, kesehatannya, infrastruktur wilayahnya, dan tentu kapasitas pemerintahan desa itu sendiri harus terus diperkuat," tuturnya.

Secara makro, strategi pembangunan daerah yang digerakkan dari perdesaan ini terbukti hasilnya positif. Kesenjangan yang ditunjukkan dengan rasio gini (Gini Ratio) Provinsi Lampung menunjukan  trend yang menurun, dari 0,320 pada akhir 2019, menjadi 0,313 pada akhir 2022, atau lebih rendah (lebih baik) dari rata-rata Nasional (0,381). Indikator ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Provinsi Lampung cukup rendah.

Indikator lainnya, angka kemiskinan Provinsi Lampung menurun signifikan, dari 12,62 persen per Maret 2021. Sedangkan pada September 2022 menjadi 11,57 persen. Kinerja pengentasan kemiskinan kita cukup baik, dan tahun 2022 kemarin kita peringkat ketiga terbaik Nasional dalam pengurangan jumlah penduduk miskin.

Termasuk indikator pertumbuhan ekonomi kita. Tahun 2022 kemarin menjadi momentum pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, dan kita menempati peringkat pertama terbaik Nasional dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada Triwulan II 2022 sebesar 9,12 persen. Tingkat inflasi Provinsi Lampung juga terkendali, yaitu 5,51 persen sampai Desember 2022.

Selama kurun waktu 2017-2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung juga selalu lebih baik dan lebih rendah dibanding TPT Nasional. TPT kita pada Agustus 2022 sebesar 4,52 perse  di bawah nasional (5,86 persen).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung, sejak 2018 sampai 2022 juga terus meningkat, dan tahun 2022 lalu IPM kita sudah berstatus TINGGI, yaitu sebesar 70,45, yang menunjukkan pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian kita semakin membaik.

"Jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, mengapresiasi segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada kami, dari rekan-rekan pers selama ini. Partisipasi rekan-rekan media, saya percaya, tentu berangkat dari niat luhur, untuk bersama-sama memajukan pembangunan di Provinsi Lampung," jelasnya. (**)