MOMENTUM, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus mendorong penggunaan katalog lokal. Terutama, bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan setempat.

Meski belum maksimal, sejumlah OPD sudah mulai memanfaatkan penggunaan katalog lokal. Bahkan, nilai transaksinya mencapai Rp38.393.273.155.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Lampung Slamet Riyadi saat diwawancarai, Senin (13-3-2023).

"Untuk tahun 2023, nilai transaksi sampai dengan tanggal 24 Februari sudah mencapai Rp38,39 miliar," kata Slamet.

Dia menjelaskan, nilai tersebut berasal dari 11 OPD. Transaksi terbanyak di Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek (RSUAM) yang mencapai Rp26.582.500.893.

Disusul Biro Umum dengan transaksi Rp5.413.697.150, Rumah Sakit Jiwa Rp3.132.686.337, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Rp1.271.520.000, Sekretariat DPRD Rp948.565.900, Dinas Kominfotik Rp514.166.000.

Kemudian, Dinas Sosial Lampung Rp443.958.275, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp34.539.600, Dinas Kesehatan Rp26.260.000, Dinas Lingkungan Hidup Rp22.979.000, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Rp2.400.000.

Menurut dia, nilai transaksi itu lebih meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya mencapai Rp28,07 miliar dengan 3.014 produk tayang.

"Ya sudah lebih meningkat dibandingkan dengan tahun kemarin," ujarnya. 

Dia menyebutkan, dalam aplikasi tersebut berbagai produk sudah didaftarkan. Mulai dari pertanian, pangan, pasir hingga hotmix (aspal). 

Selain itu, dia mengungkapkan, belanja melalui e-katalog lokal tidak terbatas anggarannya. "Kalau Sistem Belanja Langsung itu maksimal Rp200 juta. Kalau e-katalog lokal ini bisa tak terbatas," terangnya.

Sehingga, dia menilai, transaksi melalui apliasi itu justru memudahkan OPD dalam melaksanakan kegiatannya, karena tidak perlu melalui proses tender. 

Karena itu, diharapkan seluruh OPD bisa memaksimalkan penggunaan aplikasi katalog lokal. (**)