MOMENTUM, Bandarlampung--Transaksi e-katalog lokal di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mencapai Rp313,43 miliar.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Lampung Slamet Riadi mengatakan, transaksi tersebut tercatat hingga 9 November 2023.

"Sampai hari ini, transaksi e-katalog lokal kita sudah Rp313,43 miliar," kata Slamet, Kamis (9-11-2023).

Dia menjelaskan, nilai transaksi tersebut berasal dari hampir semua organisasi perangkat daerah (OPD).

Dia merinci, untuk transaksi terbanyak dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Rp87,2 miliar.

Disusul Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek (RSUAM) Rp78,3 miliar, Biro Umum Rp31,4 miliar, Dinkes Rp17,4 miliar, DPRD Rp14,4 miliar, Diskominfotik Rp9,9 miliar dan Disnakkeswan Rp9,5 miliar.

Kemudian, Dinas KPTPH Rp8,7 miliar, Bapenda Rp8,6 miliar, Dinsos Rp6,8 miliar, Disdikbud Rp4,5 miliar, BPBD Rp3,7 miliar, Rumah Sakit Jiwa Rp3,5 miliar, Disperindag Rp3,3 miliar, Biro Kesra Rp3 miliar dan Dinas Kehutanan Rp2,9 miliar.

"Lalu, BPSDM Rp2,3 miliar, Bappeda Rp1,6 miliar, DLH Rp1,6 miliar, Disparekraf Rp1,5 miliar, Badan Penghubung Rp1,4 miliar dan Dinas PKPCK Rp1,3 miliar," jelasnya.

Berikutnya, Dinas PPPA Rp999,9 juta, Disbun Rp916,4 juta, Dinas PMDT Rp907,7 juta, Inspektorat Rp898,2 juta, Dispora Rp793,3 juta, Dinas Koperasi dan UKM Rp775,7 juta, DKP Rp769,5 juta, Biro PBJ Rp747,7 juta.

Selanjutnya, Dinas Perpustakaan dan Arsip Rp661,2 juta, Biro Pemerintahan dan Otda Rp569,1 juta, DPMPTSP Rp479,6 juta, Satpol PP Rp310,5 juta, Biro Organisasi Rp271,8 juta, BPKAD Rp240 juta, Dishub Rp199,4 juta, Dinas PSDA Rp191,8 juta.

"Biro Adbang Rp169,3 juta, BKD Rp164,3 juta, Balitbangda Rp140,5 juta, Disnaker Rp137,2 juta, Biro Hukum Rp117,7 juta, Badan Kesbangpol Rp113 juta, dan Biro Ekonomi Rp58 juta," terangnya.

Sedangkan untuk tiga OPD belum melakukan transaksi: Dinas ESDM, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Biro Administrasi Pimpinan. (**)