MOMENTUM, Bandarlampung--Aneka masalah yang membelit perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama bidang perkebunan, masih belum mendapat perhatian pemerintah daerah. Masalah konflik pertanahan, konflik ketenaga kerjaan, dan hubungan dengan lingkungan yang cukup dominan itu menjadi salah satu bahasan pada rapat kordinasi pengurus FKPPIB.

“Kebetulan, ini kan mau Pilkada serentak, baik Gubernur dan Bupati/Walikota. Jadi, dalam rapat tadi mengemuka juga tema siapa yang akan kita pilih. Nah, disitulah kami sepekat untuk mengkampanyekan semua elemen untuk memilih yang peduli dengan masalah yang ada di BUMN, terutama sektor perkebunan,” kata Tezza Alviano Giovanny, Ketua Umum FKPPIB, organisasi anak-anak karyawan BUMN itu usai rapat, di Bandar Lampung, Kamis (25-4-2024).

Tezza mengatakan, pada banyak kasus yang bersentuhan dengan BUMN Perkebunan, yakni PTPN, banyak kepala daerah yang tidak tegas dan memilih opsi status quo. Ia mencontohkan, kasus perebutan lahan oleh oknum-oknum warga Tamansari, Gedongtataan, Pesawaran yang mengatas namakan ahli waris dan menduduki lahan milik PTPN I Regional 7, Pemda kurang proaktif untuk menyelesaikan masalah sesuai fakta hukum.

“Kami sangat memahami pada konflik lahan PTPN Way Berulu itu cukup riskan karena bersentuhan dengan masyarakat banyak. Ada kerawanan yang bisa berdampak stabilitas, tetapi membiarkan posisinya seperti saat ini juga sangat tidak produktif. Selain ada pihak yang dirugikan, dampaknya juga bisa lebih luas. Intinya, kami ingin kepala daerah yang terpilih nanti harus yang berani mengambil risiko. Kalau nggak berani, ya jangan jadi pemimpin,” kata dia.

Tezza menjelaskan bahwa BUMN memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dan memberikan kontribusi yang besar bagi negara. Oleh karena itu, penting untuk memilih pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas untuk memajukan BUMN.

“Kita tidak ingin BUMN menjadi sapi perah bagi segelintir orang. Kita ingin BUMN keberadaanya mendapat dukungan dan perlindungan untuk kemajuan dan keberlangsungan usaha, sehingga dapat memberikan manfaat bagi rakyat,” tegasnya.

Kasus lain, kasus sengketa lahan dengan perusahaan swasta, oknum kepala daerah dan kepala desa yang diindikasi berpihak, sehingga hilangnya lahan dan beralih ke perusahaan swasta, diduduki oknum. Menilik historinya, pihak swasta tersebut mendapat ruang untuk merebut lahan PTPN karena pihak kepala daerah yang diindikasi mengambil manfaat.

Hal ini menjadi pertimbangan kami pengurus dan anggota yang merupakan milenial untuk memilih sosok pemimpin daerah yang tepat dan pro kemajuan BUMN. 

“Hasil penilian kami akan kami teruskan kepada anggota, dan orang tua, keluarga serta sanak famili untuk bersama-sama bersatu memilih pemimpin peduli keberadaan perusahaan BUMN. Kami telah berkordinasi dengan kordinator daerah yang berada di 38 provinsi untuk mendata para calon kepala daerah yang berkompetisi dalam Pilkada 2024,” kata dia. (*)