MOMENTUM, Bandarlampung--Usai melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan jajaran Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, PLN UID Lampung mengaku bakal mengupayakan perihal kompensasi tagihan listrik yang didambakan masyarakat pasca blackout lebih dari 24 jam.

"Untuk kompensasi, saat ini karena kejadiannya menimpa beberapa provinsi di Sumatera, jadi di level pusat sudah dibuat semacam tim yang melibatkan pihak independen dan akan mempelajari serta mengevaluasinya. Kemudian akan memberikan keputusan itu (kompensasi)," kata General Manager PLN UID Lampung, Sugeng Widodo, Selasa (11-6-2024).

Terkait kompensasi itu, Sugeng menegaskan bahwa Komisi IV juga akan turut mengawasi pihaknya dalam mengupayakan kompensasi yang diharapkan masyarakat Lampung.

"InsyaAllah kami juga berusaha ke pusat, tidak diam. Jadi percayakan Komisi IV akan mengawal kami," tegasnya.

Dia juga menyampaikan, pihaknya akan mengupayakan kenyamanan masyarakat dengan melakukan planing jangka pendek dan panjang.

"Jangka pendeknya akan ada perkuatan untuk kemampuan tegangan. Jangka menengahnya ada pemasangan batrei sistem, serta pemasangan reaktor dan kapasitor," jelasnya.

Sementara, PLN belum menyimpulkan penyebab pasti padamnya listrik tersebut. Segeng menyebut, pihaknya tengah menurunkan petugas untuk memastikan penyebab tersebut.

"Yang bisa disampaikan adalah indikasi ada Lightning Arrester (peralatan pengaman instalasi) yang meledak dan menyebabkan transmisi 275 Kv termasuk yang di lubuklinggau-lahat itu rusak sehingga memisahkan subsistem Sumatera bagian utara dan tengah dengan sub sistem Sumatera bagian selatan," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi IV DPRD Lampung Ismet Roni mengatakan, RDP atau hearing tidak selesai sampai dengan hari ini. Pihaknya akan kembali menggelar rapat bersama stakeholder terutama Pemerintah Provinsi Lampung.

"Hasil rapat ini kami baru menyampaikan terkait hal yang menyebabkan matinya listrik. Rapat ini belum selesai, kami akan melaksanakan kembali kemungkinan pekan depan dengan stakeholder termasuk pemerintah provinsi," kata Ismet.

"Mengenai kompensasi, di level pusat ini akan mengevaluasi untuk mempertimbangkan. Karena ini kan perusahaan besar, maka akan laporan ke pusat. Komisi IV tidak tidur, kita akan mengawal dan membela rakyat. Kita ingin masyarakat lampung nyaman," pungkasnya. (**)