MOMENTUM, Bandarlampung--Keputusan Tim Seleksi (Timsel) calon anggota KPU Lampung yang hanya meloloskan satu orang perempuan dari 14 peserta yang lolos menuai protes dari berbagai pihak, termasuk tiga peserta perempuan yang gagal lolos seleksi kesehatan.

Ketiga peserta perempuan rekrutmen KPU Lampung yang mengajukan protes itu yaitu, Ika Kartika, Wirdayati dan Dewi Elyasari.

Saat dikonfirmasi, Ika Kartika menyampaikan protes ini pertama ditujukan karena Timsel KPU Lampung tidak memenuhi afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan. Kedua disebabkan alasan Timsel menyebut mereka tak lolos tes kesehatan.

"Dengan penuh kekecewaan, kami ingin menanggapi hasil keputusan Tim Seleksi KPU Provinsi terkait 14 besar calon KPU Provinsi Lampung. Secara pribadi saya legowo dengan keputusan itu, namun yang membuat kecewa adalah statemen Timsel yang menyebut kami gagal dalam tes kesehatan," kata Ika, Kamis (19-9-2024).

"Sedangkan dalam aplikasi SIAKBA, hanya hasil kesehatan yang tidak tampilkan. Kami ingin tahu hasil kesehatan itu. Saya itu sakitnya dimana. Terlebih, ada dua teman saya yang juga mendaftar di tingkat kabupaten. Mereka punya peluang, tapi kalau sudah ada statemen mereka gagal di kesehatan ini kan seolah-olah menge-cut," imbuhnya menuturkan.

Ia masih mengharapkan keterbukaan dari Timsel KPU Lampung.

Terlebih, anggota KPU Bandarlampung ini menjelaskan, keputusan Timsel tersebut secara nyata belum memenuhi ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai afirmasi keterwakilan perempuan sebesar 30 persen.

Diketahui, dari 108 calon yang lulus seleksi administrasi, terdapat 90 laki-laki dan hanya 18 perempuan. Saat diumumkan 28 besar, masih terdapat 5 calon perempuan. Namun, saat pengumuman 14 besar, hanya tersisa 1 nama perempuan.

Ika mengatakan keputusan Timsel menunjukkan jauh dari prinsip afirmasi keterwakilan 30 persen yang seharusnya dijunjung tinggi.

"Kami melihat ini sebagai bentuk diskriminasi yang jelas dan tidak bisa ditoleransi!," tegasnya.

Lebih mengejutkan lagi, lanjut Ika, pernyataan dari anggota Tim Seleksi, Achmad Moelyono, kepada media bahwa hanya ada 1 nama perempuan yang direkomendasikan secara medis, seolah menegaskan bahwa 4 perempuan lainnya dinyatakan tidak sehat.

Menurut Ika pernyataan ini menimbulkan pertanyaan serius terkait proses dan transparansi penilaian kesehatan.

"Oleh karena itu, kami mengajukan somasi kepada Timsel untuk membuka dan menyampaikan hasil tes kesehatan kami secara privat. Ini adalah hak kami atas informasi terkait data pribadi kami," lanjutnya.

Dia menegaskan, jika tuntutan ini tidak dipenuhi, ia tidak akan tinggal diam. Pihaknya akan mengambil langkah hukum.

"Ini bukan hanya tentang kami, tetapi tentang perjuangan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dalam demokrasi ini," tambahnya. (**)