MOMENTUM, Bandarlampung--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung melaksanakan debat publik kedua untuk pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Lampung, bertema Pemerintahan, Hukum, Sosial dan Budaya bertempat di Hotel Novotel, Bandarlampung Sabtu (2-10-2024) malam.

Dalam segmen pertama, pasangan calon nomor urut 1 dan 2, Arinal Djunaidi - Sutono dan Rahmat Mirzani Djausal - Djihan Nurlela menyampaikan visi misinya sesuai dengan tema debat yang diangkat.

Calon gubernur nomor urut 1 Arinal Djunaidi menyampaikan, beberapa keberhasilan selama ia menjadi Gubernur Lampung 2019-2024.

Menurutnya di bawah kepemimpinannya Lampung meraih beberapa apresiasi dari pemerintah pusat.

"Capaian kinerja selama kepemimpinan 2019 -2004 di apresiasi secara nasional. pemerintah provinsi Lampung berhasil memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat dan stakeholder-stakeholder," kata diam

Ia mengatakan, sederet penghargaan ini mendorong pasangan calon nomor urut 1 Ardjuno, untuk melanjutkan capaian untuk menuju Lampung yang lebih baik.

"Sesuai dengan tema debat malam ini, kami tentu ingin mengembangkan reformasi hukum, pemerintahah serta pembangunan sosial dan budaya," tambahnya.

Arinal menjelaskan, beberapa capaian pembangunan sumber daya manusia di Lampung terus mengalami perbaikan dan angka kemiskinan dan stunting mengalami tren menurun.

Sementara, calon gubernur Lampung nomor urut 2 menyampaikan, lembaga pemerintahan harus berkepastian hukum dan berdiri untuk semua pihak serta harus menumbuhkan rasa percaya di masyarakat.

"Masyarakat harus percaya bahwa pemerintah akan menahkodai masyarakat menuju Lampung maju. Pemerintah harus menjadi teladan," jelasnya.

Menurut Mirza, Presiden Prabowo telah menyampaikan bahwa pemerintah tidak boleh sebagai birokrasi yang ribet, pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik.

"Untuk mendukung pernyataan ini maka harus mewujudkan birokrasi yang melayani. Di Lampung ada 100.000 lebih aparatur sipil negara. Bagi kami ASN adalah profesi yang mulia kita selalu punya harapan anaknya bisa menjadi pegawai negeri," tambahnya.

Sementara dalam aspek sosial, ia menyinggung masyarakat memiliki kesempatan yang sama tanpa ada diskriminasi baik perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok terlantar. 

"Masyarakat Lampung terdiri dari berbagai budaya dan beragam suku yang hidup dalam sebuah harmonisasi. Untuk memajukan nilai-nilai budaya Lampung dibutuhkan harmonisasi," jelasnya. (**)