MOMENTUM, Bandarlampung  -- Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Lampung, mengapresiasi langkah pemerintah mendirikan stasiun pengisian bahan bakar umum untuk nelayan (SPBUN) di wilayah pesisir. 

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HNSI Provinsi Lampung, Kusairi Suwandi, kehadiran SPBUN akan mempermudah distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar lebih tepat sasaran bagi para nelayan.

Apresiasi tersebut disampaikan Kusairi menyusul diresmikannya SPBUN sebagai model percontohan nasional oleh Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Joko Juliantono, di Desa Margasari, Kecamatan Labuanmaringgai, Kabupaten Lampung Timur, Rabu (12-11-2025).

 “SPBUN ini sangat bermanfaat karena mempermudah nelayan mendapatkan BBM subsidi secara sah dan sesuai regulasi. Dengan demikian, produktivitas dan pendapatan nelayan bisa meningkat,” ujar Kusairi Suwandi.

Kusairi menjelaskan, SPBUN tidak hanya memudahkan penyaluran BBM bagi nelayan di wilayah pesisir, tetapi juga membantu mereka yang beroperasi di perairan lepas, yang selama ini menghadapi kendala distribusi akibat terbatasnya infrastruktur darat.

Selain itu, HNSI Lampung berkomitmen untuk menjadi wadah penyalur aspirasi nelayan, terutama terkait penyaluran BBM subsidi agar berjalan sesuai regulasi dan kebutuhan di lapangan.

“HNSI akan terus berperan aktif memastikan kebijakan pemerintah di sektor kelautan benar-benar berdampak pada kesejahteraan nelayan. Kami juga mendorong agar program SPBUN diperluas ke seluruh wilayah pesisir Lampung,” tambahnya. 

Kusairi juga mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar memperluas jangkauan distribusi BBM subsidi, sekaligus menambah pembangunan SPBUN di berbagai wilayah pesisir Lampung.

Tak hanya persoalan energi, Kusairi menyoroti bahwa nelayan Indonesia juga masih menghadapi kesulitan dalam akses permodalan. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan pemerintah, menurutnya, belum bisa diakses secara optimal oleh para nelayan.

“Kredit Usaha Rakyat sulit diakses oleh nelayan. Karena itu, kami minta Kementerian Koperasi dan UKM turut membantu mencari solusi konkret agar nelayan bisa mendapatkan akses pembiayaan usaha,” tegasnya.

Kusairi juga mengajak agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperkuat ekosistem ekonomi nelayan.

“Kita minta Kementerian Kelautan dan Perikanan bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM demi kesejahteraan nelayan. Pelabuhan perikanan juga perlu diperbanyak. Menko Kemaritiman serta Menteri Kelautan dan Perikanan perlu bekerja sama mempercepat program ini,” tuturnya.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM sebelumnya menyampaikan bahwa pendirian SPBUN di Lampung Timur menjadi langkah awal kebangkitan ekonomi maritim berbasis desa.

Model percontohan ini diharapkan dapat mendorong kemandirian koperasi nelayan serta memastikan penyaluran BBM subsidi lebih transparan dan tepat sasaran.

Dengan dukungan Pertamina Patra Niaga dan HNSI, pemerintah berharap SPBUN dapat menjadi motor penggerak ekonomi pesisir serta meningkatkan kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung yang dikenal sebagai daerah maritim potensial. (**)