MOMENTUM, Bandarlampung -- Pengurus Wilayah Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Provinsi Lampung bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandarlampung menyelenggarakan seminar nasioal di Gedung Semergou Bandarlampung, Jumat (14-11-2025).

Seminar yang mengusung tema: “Peran HTN-HAN dan Tantangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari Good Governance sampai Reformasi Birokrasi”, dibuka oleh Walikota Bandarlampung, Eva Dwiana.

Eva Dwiana mengatakan kerja sama ini menjadi momentum penting dalam menghasilkan gagasan dan rekomendasi strategis bagi penyempurnaan sistem pemerintahan daerah.

“Forum ini dapat menjadi ruang kolaborasi antara ilmu pengetahuan dan praktik pemerintahan, antara teori dan kebijakan. Kita ingin reformasi bukan hanya menjadi wacana, tetapi gerakan perubahan menuju pemerintahan yang benar-benar melayani,” ujarnya.

Walikota menegaskan bahwa sinergi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah daerah dibutuhkan untuk mendorong terwujudnya tata kelola yang baik serta membangun birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berintegritas.

Sebagai pemerintah daerah, lanjutnya, keberlanjutan kepemimpinan tidak hanya soal melanjutkan program yang sudah berjalan, tetapi memastikan tata kelola pemerintahan tetap efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Pemda harus mampu menjalankan prinsip good governance secara konsisten di tengah tantangan birokrasi, dinamika kebijakan, dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan,” kata Eva.

Ia menambahkan bahwa Pemkot Bandarlampung berkomitmen menjalankan reformasi birokrasi yang berpihak pada pelayanan publik. Digitalisasi layanan, peningkatan kualitas aparatur, dan penguatan akuntabilitas menjadi fokus utama untuk mewujudkan pemerintahan yang semakin efektif dan efisien.

Seminar nasional ini diikuti mahasiswa fakultas hukum dari berbagai universitas di Lampung serta peserta dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Menghadirkan narasumber antara lain Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda, Kepala Badan Kepegawaian RI Zudan Arif Fakrulloh, Sekretaris Jenderal APHTN/HAN Bayu Dwi Anggono, serta Deputi Kantor Staf Presiden Fritz Edward Siregar. (**)