MOMENTUM, Bandarlampung -- Pemerintah Provinsi Lampung berencana membangun tanggul pengaman sepanjang 11 kilometer di sekitar Taman Nasional Way Kambas (TNWK) di Lampung Timur sebagai upaya menekan konflik antara manusia dan satwa liar gajah Sumatera.
Rencana tersebut disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah, yang menyebutkan bahwa pembangunan tanggul akan difokuskan di Kecamatan Wayjepara, wilayah yang kerap menjadi lokasi konflik manusia dan gajah.
“Gubernur Lampung telah mengajukan proposal pembangunan tanggul senilai sekitar Rp105 miliar kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Saat ini kami terus melakukan tindak lanjut agar dapat direalisasikan pada tahun ini,” kata Yanyan, Senin (19-1-2026).
Menurutnya, pembangunan tanggul pengaman bertujuan membatasi pergerakan gajah agar tidak keluar dari kawasan taman nasional, sekaligus mengurangi potensi konflik dengan masyarakat di desa penyangga TNWK.
Baca Juga:
“Tanggul ini diperlukan untuk menurunkan risiko konflik, baik bagi gajah liar maupun bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan,” ujarnya.
Yanyan menjelaskan, karakter konflik manusia dan gajah di sepanjang batas kawasan TNWK tidak seragam. Karena itu, strategi mitigasi yang diterapkan juga disesuaikan dengan kondisi lapangan di masing-masing wilayah.
“Ada wilayah yang membutuhkan tanggul pengaman, ada yang perlu dipasang pagar kejut listrik, dan ada pula yang cukup dengan pagar kawat. Desain mitigasi dilakukan per kilometer agar lebih efektif dan bersifat jangka panjang,” jelasnya.
Pembangunan infrastruktur mitigasi konflik tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas patroli dan pengamanan kawasan, sekaligus menjaga habitat gajah Sumatera agar tetap terlindungi.
Selain itu, upaya ini juga diharapkan mendorong kolaborasi antara pengelola kawasan dan masyarakat sekitar dalam mengurangi frekuensi konflik di wilayah desa penyangga TN Way Kambas.
Yanyan menambahkan, keterbatasan anggaran di semua level pemerintahan menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan konflik satwa liar. Karena itu, diperlukan dukungan dan sumber pembiayaan yang berkelanjutan untuk pengamanan batas taman nasional.
“Kita harus mencari skema pembiayaan jangka panjang dan permanen agar upaya mitigasi konflik bisa berjalan seimbang dengan kepentingan konservasi dan keselamatan masyarakat,” katanya. (**)
Editor: Muhammad Furqon
