MOMENTUM, Bandarlampung--Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar memenuhi standar operasional prosedur (SOP).

Penekanan itu menyikapi banyaknya keluhan terkait keluhan makanan bergizi gratis (MBG) yang diterima siswa.

Begitu disampaikan Gubernur usai rapat evaluasi pelaksanaan MBG di Ruang Rapat Utama, Selasa (20-1-2026).

Mirza mengatakan, evaluasi tersebut juga difokuskan untuk peningkatakan kualitas menu MBG.

Terlebih, belakangan ini, kualitas menu MBG banyak mendapat sorotan dan keluhan dari orangtua hingga viral di media sosial. 

Karena itu, Mirza menegaskan, SOP pelaksanaan MBG harus diperkuat dan dijalankan secara ketat.

"Tadi sudah sangat saya tekankan, standardisasi harus jelas. Mulai dari menu, infrastruktur dapur, kualitas bahan makanan, sampai proses penyajiannya," tegas Mirza.

Selain itu, dia menekankan, pentingnya integrasi MBG dengan program-program yang disusun pemerintah kabupaten/kota. 

Dia berharap, integrasi itu tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi siswa. Tetapi juga berdampak pada pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

"Kita ingin melihat bagaimana MBG ini bisa menurunkan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat rantai pasok dari daerah setempat. Itu yang akan kita fokuskan pada 2026," jelasnya.

Pemprov juga mendorong agar kebutuhan bahan pangan MBG dapat dipenuhi dari wilayah setempat. 

"Lampung ini penghasil pangan, tapi belum semua desa siap. Tidak semua desa punya pasar atau penyedia yang mampu menyiapkan sekitar 3.000 omprengan per hari," sebutnya. 

Akibatnya, rantai pasokan di desa masih kurang dan masih banyak mengambil dari luar wilayah.

Untuk mengatasi hal tersebut, dia mendorong pemerintah kabupaten/kota agar menyiapkan desa-desa supaya mampu mendukung kebutuhan MBG.

Sehingga bahan makanan tidak lagi bergantung pada pasokan dari daerah lain. 

"Kita ingin ke depan bahan makanan berasal dari desa setempat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan, capaian pelaksanaan program MBG di Provinsi Lampung telah melampaui target nasional. 

Saat ini, realisasi MBG di Lampung telah mencapai 108 persen dengan jumlah penerima manfaat sekitar 2,3 juta siswa.

"Alhamdulillah, capaian kita ini mungkin sudah menjadi nomor satu secara nasional jika dilihat dari sisi proporsionalitas," ungkapnya.

Terkait sampah hasil MBG, dia mengarahkan, agar dijadikan Pupuk Organik Cair (POC) seperti yang telah berjalan dan mulai diterapkan di beberapa wilayah.

"Nantinya pupuk organik cair ini akan diberikan kepada masyarakat. Konsepnya sirkular, jadi berkelanjutan," tutupnya. (**)