MOMENTUM, Bandarlampung -- Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan PT Pelindo Regional 2 Panjang di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Senin (2/2/2026).

RDP tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat internal Komisi IV DPRD Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan program kerja tahun 2026, sekaligus penjadwalan agenda rapat hasil penyerapan aspirasi masyarakat, khususnya di sektor perhubungan dan infrastruktur.

Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Mukhlis Basri, didampingi Wakil Ketua Akhmad Iswan H. Caya dan Sekretaris Yusnadi. Turut hadir anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, yakni Ni Ketut Dewi Nadi, Tondi MG Nasution, Najiullah Syarif, Budi Hadi Yunanto, Amaluddin, Hazizi, dan Muhammad Ghofur.

Dari unsur Pemerintah Provinsi Lampung, hadir Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), serta Kepala UPTD Terminal di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

Sementara itu, PT Pelindo Regional 2 Panjang diwakili Manajer Keuangan dan Manajer Komersial yang memaparkan pelaksanaan serta optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam RDP tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Lampung membahas kontribusi PT Pelindo Regional 2 Panjang melalui program CSR, khususnya yang berkaitan dengan dukungan pembangunan dan pengembangan infrastruktur serta peningkatan pelayanan perhubungan di Provinsi Lampung.

Pembahasan difokuskan pada efektivitas, transparansi, dan optimalisasi pelaksanaan program CSR agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Komisi IV DPRD Provinsi Lampung juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi berkelanjutan antara DPRD, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan.

Melalui forum RDP ini, Komisi IV DPRD Provinsi Lampung berharap terbangun komitmen bersama antara DPRD, Pemerintah Provinsi Lampung, dan PT Pelindo Regional 2 Panjang dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Lampung.

Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa RDP tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat, sekaligus upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mendukung pembangunan daerah. (**)