MOMENTUM, Bandarlampung -- Pemerintah Provinsi Lampung merumuskan langkah strategis untuk menghadapi dinamika global yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi daerah. Salah satu fokus utama adalah penyusunan skema kebijakan guna mengantisipasi dampak konflik di kawasan Timur Tengah.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat pembahasan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2026 dan prioritas pelaksanaan APBD 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di ruang kerjanya, Rabu (25/3/2026).

Rapat dihadiri sejumlah perangkat daerah terkait, di antaranya Bappeda dan BPKAD.

Marindo menegaskan, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah mitigasi yang terukur dan adaptif terhadap perkembangan situasi global. Menurutnya, konflik internasional berpotensi memicu ketidakpastian ekonomi yang harus direspons dengan kebijakan yang tepat.

“Kita harus menyiapkan berbagai bentuk mitigasi terhadap dinamika global, khususnya dampak konflik di Timur Tengah. Bappeda dan BPKAD perlu mengkaji kondisi secara komprehensif untuk menentukan langkah yang bisa diambil,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebijakan yang dirancang harus mampu melindungi masyarakat dari potensi tekanan ekonomi. Pemerintah provinsi juga berkomitmen agar langkah antisipatif yang diambil tidak menambah beban masyarakat.

Selain itu, penyesuaian anggaran, lanjut Marindo, tidak boleh mengganggu program prioritas daerah. Program strategis seperti hilirisasi, peningkatan produksi pertanian, program Desaku Maju, serta pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus utama.

“Program prioritas harus tetap berjalan. Kita tidak ingin langkah antisipasi ini justru menghambat agenda pembangunan, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. (**)