MOMENTUM, Waykambas -- Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam upaya penyelamatan kawasan konservasi, khususnya Taman Nasional Waykambas (TNWK).

Hal itu disampaikan dalam kegiatan halalbihalal bersama para kepala desa penyangga TNWK. Dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf, serta Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Kamis 26 Maret 2026.

Menurut Raja Juli Antoni, pengelolaan taman nasional selama ini masih bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai belum mencukupi kebutuhan operasional maupun pemulihan ekosistem.

“Kita membutuhkan paradigma baru, di mana pengelolaan taman nasional tidak hanya bergantung pada negara, tetapi juga melibatkan masyarakat dan sektor swasta,” ujarnya.

Ia menjelaskan, TNWK dipilih sebagai proyek percontohan pembiayaan berkelanjutan melalui skema inovatif seperti kredit karbon, obligasi keanekaragaman hayati, serta penguatan ekowisata.

Melalui skema tersebut, masyarakat sekitar akan dilibatkan langsung dalam kegiatan konservasi, seperti penanaman kembali hutan, penjagaan kawasan, hingga pengelolaan wisata berbasis komunitas.

“Tujuan utamanya tidak hanya menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” kata dia.

Raja Juli menambahkan, dana yang dihimpun dari skema karbon akan digunakan kembali untuk mendukung perlindungan dan pemulihan ekosistem secara berkelanjutan.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan dukungan terhadap program tersebut. Ia menilai, keberhasilan konservasi sangat ditentukan oleh manfaat nyata yang dirasakan masyarakat sekitar.

“Jika masyarakat merasakan manfaat, maka upaya menjaga kawasan akan berjalan lebih efektif,” ujarnya.

Model pembiayaan campuran (blended finance) ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pengelolaan taman nasional lain di Indonesia. (**)