MOMENTUM, Bandarlampung -- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pembangunan ekonomi ke depan harus bertumpu pada desa sebagai pusat pertumbuhan baru di Provinsi Lampung.
Hal itu disampaikan Gubernur saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Merah Putih Provinsi Lampung periode 2026–2031 di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (5/5/2026).
“Ekonomi kita tumbuh, dan pertumbuhan itu ada di desa. Karena itu, seluruh kebijakan harus diarahkan untuk memperkuat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” ujar Gubernur.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga secara simbolis menyerahkan bantuan sebesar Rp10 juta per desa kepada 2.446 desa di seluruh Provinsi Lampung.
Ia menyebut, selama ini struktur ekonomi Lampung belum berpihak pada desa. Sekitar 70 persen penduduk tinggal di desa, namun perputaran ekonomi lebih besar terjadi di wilayah perkotaan.
Menurutnya, kondisi itu dipengaruhi sistem ekonomi lama yang mendorong pertumbuhan dari atas ke bawah (trickle down effect), sehingga petani hanya memperoleh bagian kecil dari rantai nilai ekonomi.
Akibatnya, komoditas seperti padi, jagung, dan singkong kerap mengalami fluktuasi harga yang merugikan petani, bahkan tidak menutup biaya produksi.
Gubernur mengatakan dampak kondisi tersebut cukup luas, mulai dari rendahnya pendapatan petani hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung yang masih berada di peringkat 26 nasional.
Namun, ia optimistis kondisi mulai berubah seiring kebijakan nasional yang lebih berpihak ke desa, termasuk peningkatan harga komoditas pertanian.
“Dampaknya mulai terlihat, seperti peningkatan pembayaran pajak kendaraan dan PBB di desa, serta kenaikan pembelian kendaraan hampir 20 persen dalam tiga bulan terakhir,” katanya.
Selain itu, jumlah pendaftar perguruan tinggi dari masyarakat desa juga meningkat sekitar 20 persen.
Pemprov Lampung, lanjutnya, akan memperkuat hilirisasi produk pertanian agar nilai tambah tetap berada di desa. Salah satu program yang dijalankan yakni pemberian pupuk organik cair (POC) melalui program Desaku Maju.
Setiap unit POC mampu melayani hingga 400 hektare lahan dan diberikan gratis kepada petani.
Pemerintah juga menargetkan distribusi 500 unit dryer atau alat pengering hasil pertanian hingga 2028 untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual komoditas.
Dengan fasilitas tersebut, desa diharapkan mampu mengembangkan industri turunan, seperti pakan ternak berbasis jagung dan singkong.
Gubernur juga menekankan peran kepala desa sebagai ujung tombak pemerintahan dalam mengelola potensi lokal serta memastikan kebijakan tepat sasaran.
Ia meminta Apdesi Merah Putih menjadi organisasi yang mampu menjadi contoh dalam inovasi dan pelayanan publik di tingkat desa.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Apdesi Merah Putih, Anwar Sadat mengatakan organisasinya siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan desa.
Ketua DPD Apdesi Merah Putih Provinsi Lampung, Lekat Dullah Adiputra menambahkan pihaknya berkomitmen mendukung program pemerintah dan menjaga sinergi hingga tingkat kabupaten/kota.
Pemerintah Provinsi Lampung berharap desa tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan subjek utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (**)
Editor: Muhammad Furqon
