MOMENTUM, Bandarlampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta pengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melibatkan ekosistem lokal. Seperti petani, peternak, UMKM, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Menurut Mirza, hal tersebut merupakan langkah penting agar manfaat ekonomi program MBG dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

Hal tersebut ditegaskan Mirza pada pengukuhan pengurus Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) DPD Provinsi Lampung dan DPD kabupaten/kota se-Lampung di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (22/6/2026).

Menurut Mirza, Program MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi.

"Kehadiran dapur MBG di desa-desa harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat rantai pasok lokal dengan melibatkan petani, peternak, UMKM, dan BUMDes," kata Mirza.

Menurutnya, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama yang menentukan kemajuan bangsa. Karena itu, pemenuhan gizi dan peningkatan kecerdasan anak harus menjadi prioritas pembangunan nasional.

"Program MBG merupakan salah satu upaya mempersiapkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing di masa depan," ujarnya.

Mirza menilai Lampung merupakan salah satu daerah yang sangat membutuhkan keberlanjutan program MBG. Pasalnya, sejumlah indikator pembangunan, seperti konsumsi protein masyarakat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan angka kemiskinan masih perlu ditingkatkan.

Ia mengungkapkan, meski Lampung menjadi salah satu daerah penghasil protein terbesar di Indonesia dengan komoditas unggulan ayam, telur, ikan, dan jagung, tingkat konsumsi protein masyarakat masih tergolong rendah.

"Konsumsi protein masyarakat Lampung masih berada di lima terbawah secara nasional. Padahal kita merupakan daerah penghasil protein. Kondisi ini berpengaruh terhadap kualitas SDM dan produktivitas masyarakat," katanya. 

Karena itu, dia meminta seluruh pengelola dapur MBG, kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), mitra, dan pemasok menjalankan program tersebut secara profesional dan penuh tanggung jawab.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, akan terus mengawal integrasi antara dapur MBG dan BUMDes agar dampak ekonomi program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat desa. (*)