MOMENTUM, Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pemuda desa menjadi pelaku usaha yang mampu mengolah komoditas lokal menjadi produk bernilai tambah. Upaya itu dilakukan melalui Program Siger Tarunapreneur yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung dan Karang Taruna Provinsi Lampung.

Program tersebut diluncurkan dalam kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Gedung Pusiban, Kantor Pemprov Lampung, Kamis (3/9/2026). Kegiatan dibuka Gubernur Lampung yang diwakili Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan.

Membacakan sambutan Gubernur Lampung, Marindo mengatakan kekuatan Lampung tidak hanya terletak pada sumber daya alam dan komoditas unggulan, tetapi juga sumber daya manusia, terutama generasi muda di perdesaan.

Menurut dia, pemuda desa harus didorong menjadi pelaku utama ekonomi dengan menciptakan usaha, membuka lapangan kerja, mengembangkan potensi daerah, dan membangun perekonomian desanya.

“Anak-anak muda di desa tidak hanya menjadi penonton dari perkembangan ekonomi, tapi juga menjadi pelaku utama yang menciptakan usaha, membuka lapangan pekerjaan, mengembangkan potensi daerah, dan membangun masa depan desanya sendiri,” kata Marindo.

Dia mengatakan Program Siger Tarunapreneur sejalan dengan arah pembangunan Lampung, khususnya dalam mendorong hilirisasi komoditas lokal dari tingkat desa.

Marindo mencontohkan komoditas kopi, kakao, dan singkong yang selama ini banyak dipasarkan dalam bentuk bahan baku. Menurut dia, komoditas tersebut harus dikembangkan menjadi produk olahan sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“Kopi jangan hanya dijual sebagai biji, kakao jangan hanya dijual sebagai bahan baku, singkong jangan hanya dijual sebagai hasil panen. Potensi desa harus diolah, dikemas, diberi merek, dipasarkan, dan kalau memungkinkan menembus pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Marindo menegaskan keberhasilan program tersebut tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan atau sertifikat yang diberikan. Indikator utamanya adalah munculnya usaha baru serta kemampuan pelaku usaha untuk bertahan dan berkembang.

“Ukuran keberhasilan program ini bukan berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan, bukan berapa banyak sertifikat yang dibagikan, tetapi berapa banyak pemuda yang benar-benar naik kelas,” katanya.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy mengatakan Program Siger Tarunapreneur merupakan langkah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bersama industri jasa keuangan untuk mendampingi pemuda desa agar memiliki akses pembiayaan dan mampu mengembangkan usahanya.

Program tersebut mencakup literasi keuangan, pembiayaan, pendampingan usaha, digitalisasi, hingga akses pasar. Karang Taruna diharapkan menjadi wadah lahirnya wirausaha muda di desa.

“Kami ingin pemuda desa memahami industri jasa keuangan formal, cerdas mengelola permodalan, serta menjadi duta edukasi untuk membentengi warga dari bahaya pinjaman online ilegal dan judi online,” ujar Otto.

Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung Wahrul Fauzi Silalahi mengatakan pihaknya berkomitmen menjalankan program tersebut hingga tingkat pekon dan desa.

Menurut Wahrul, kolaborasi dengan OJK dan Pemprov Lampung diharapkan memperkuat peran pemuda sebagai penggerak ekonomi masyarakat sekaligus membuka akses terhadap layanan keuangan dan pengembangan usaha.

“Karang Taruna siap menjadi agen perubahan, jembatan edukasi keuangan, dan wadah inkubasi usaha desa demi mewujudkan Desa Maju dan Lampung Sejahtera,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung) dan Pengurus Karang Taruna Provinsi Lampung mengenai integrasi Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai kartu ATM serta penetapan pemuda Karang Taruna sebagai agen Laku Pandai.

Selain itu, Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Lampung dan Karang Taruna Provinsi Lampung menandatangani nota kesepahaman terkait literasi pasar modal.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan rekening investasi saham BEI secara simbolis oleh Marindo Kurniawan, didampingi Otto Fitriandy dan Wahrul Fauzi Silalahi, kepada perwakilan pemuda perdesaan.(*)