Siltap Aparatur Tiyuh Tubaba Tertunda, Pemkab Usulkan Tambahan DAU

img
Bupati Tulangbawang Barat Novriwan Jaya bersama Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (22/9/2026). Foto: Ist.

MOMENTUM, Jakarta--Pembayaran penghasilan tetap (siltap) aparatur tiyuh di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) hingga Juli 2026 belum seluruhnya terselesaikan. Pemkab Tubaba kini mengusulkan penambahan dana alokasi umum (DAU) untuk menutup kekurangan anggaran siltap.

Persoalan tersebut dibahas Bupati Tubaba Novriwan Jaya bersama Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Rapat dipimpin Direktur Fasilitasi Perencanaan, Keuangan dan Aset, Bahri. Pembahasan difokuskan pada penyesuaian besaran siltap sekaligus penyelesaian keterlambatan pembayaran siltap aparatur tiyuh tahun anggaran 2026.

Novriwan mengatakan, kondisi fiskal daerah serta keterlambatan penyaluran DAU dan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi salah satu kendala pembayaran siltap.

“Per September ini kita sudah salurkan Alokasi Dana Desa sekitar 74 persen. Itu sudah cukup untuk pembayaran siltap hingga bulan Juli,” kata Novriwan.

Menurut dia, kemampuan Pemkab Tubaba mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) juga terpengaruh tren penurunan DAU dalam tiga tahun terakhir.

Karena itu, Pemkab Tubaba menyesuaikan besaran siltap berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Penyesuaian tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2026 yang berlaku mulai Mei 2026.

Dalam rapat tersebut, Pemkab Tubaba dinilai telah memenuhi ketentuan pengalokasian ADD sekurang-kurangnya 10 persen dari DBH dan DAU.

Namun, berdasarkan simulasi dengan ketentuan PP Nomor 16 Tahun 2026, besaran ADD yang tersedia belum mencukupi kebutuhan pembayaran siltap aparatur tiyuh.

Pemkab Tubaba kemudian mengusulkan dukungan tambahan DAU untuk menutup kekurangan pembiayaan tersebut.

Bahri mengatakan, secara makro Tubaba telah memenuhi ketentuan mandatory spending ADD. Bahkan, alokasi ADD tercatat sekitar 151 persen dari ketentuan minimal 100 persen.

“Secara makro, Kabupaten Tubaba telah memenuhi mandatory spending ADD. Namun, untuk melihat kemampuan pembayaran siltap secara lebih teknis, perlu dilakukan simulasi alokasi berdasarkan beban siltap riil yang ada di daerah,” kata Bahri.

Menurutnya, simulasi tersebut diperlukan untuk menghitung kebutuhan pembiayaan siltap secara lebih tepat. Hasilnya dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pengalokasian ADD.

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa juga membuka pendampingan bagi Pemkab Tubaba dalam menyusun peraturan kepala daerah mengenai formula penghitungan siltap.

“Kami juga membuka ruang pendampingan dalam penyusunan Peraturan Bupati atau Peraturan Kepala Daerah terkait formula tersebut, dengan mengacu pada model yang telah diterapkan di daerah lain, seperti Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Dalam pembahasan itu, Tubaba juga disarankan menjadi daerah pertama yang mengimplementasikan formula penghitungan siltap tersebut. Formula itu disiapkan sejalan dengan proses penyusunan Permendagri terbaru.

Dalam rapat tersebut, Novriwan didampingi Inspektur, Kepala BKAD, Kepala Dinas PMT, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Bagian Hukum, serta Kepala Bagian Prokopim.(*)






Editor: Muhammad Furqon





Leave a Comment

Tags Berita

Featured Videos