MOMENTUM, Jakarta--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganugerahkan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas komitmen dan konsistensinya dalam memperkuat pendidikan karakter melalui implementasi kurikulum Pendidikan Antikorupsi (PAK) sebagai muatan lokal wajib di sekolah.
Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam acara Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 bertajuk “Membangun Pendidikan Antikorupsi, Mewujudkan Indonesia Berintegritas” di Gedung Red White KPK, Jakarta, Selasa (6-10-2026).
Langkah inovatif Pemprov Lampung yang memayungi penerapan PAK pada jenjang SMA dan SMK melalui Peraturan Gubernur dipuji langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto sebagai cerminan keseriusan daerah dalam membentengi generasi muda dari perilaku koruptif.
"Seperti Gubernur Lampung, ya, ada kurikulum muatan lokal untuk SMA dan SMK yang sudah diinstruksikan supaya diajarkan. Ini bisa dijadikan sebagai pilot project dan contoh awal bagi daerah lain," ujar Setyo Budiyanto di Jakarta.
Penetapan PAK sebagai muatan lokal di Lampung dirancang untuk membentuk ekosistem karakter integritas peserta didik yang mencakup nilai kejujuran, kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, hingga keberanian dalam kehidupan sehari-hari.
Provinsi Lampung sendiri memiliki rekam jejak panjang bersama KPK, di mana sejak 2021 Lampung telah dipercaya menjadi salah satu dari tiga provinsi uji coba (pilot project) Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan nasional bersama DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Melalui penghargaan ini, Pemprov Lampung mempertegas posisinya sebagai pionir dalam mengarusutamakan budaya antikorupsi di lingkungan sekolah guna menyongsong generasi emas Indonesia yang berintegritas.(**)
Editor: Agus Setyawan
