MOMENTUM, Jakarta — Kejaksaan Agung menyerahkan uang hasil penertiban kawasan hutan senilai Rp13,2 triliun kepada negara. Uang dengan nilai total Rp13.241.335.681.910 itu diserahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).
Penyerahan tersebut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan dilanjutkan dengan penyerahan kembali kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Uang tersebut berasal dari tiga sumber. Rinciannya, denda administratif bidang kehutanan sebesar Rp3.475.738.523.741, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan RI dari penanganan tindak pidana khusus sebesar Rp1.535.750.234.271, serta penerimaan pajak dari wajib pajak hasil tindak lanjut tugas Satgas PKH sebesar Rp8.229.846.923.898.
Selain uang, Satgas PKH juga melakukan penguasaan kembali kawasan hutan yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan.
Kawasan yang telah dikuasai kembali mencapai 6.206.212,14 hektare pada sektor perkebunan dan 14.633,79 hektare pada sektor pertambangan.
Pada tahap VIII, Satgas PKH menyerahkan kembali kawasan hutan seluas 259.230,73 hektare. Dari jumlah tersebut, 140.762,04 hektare berasal dari sektor perkebunan dan diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dikelola Agrinas Palma Nusantara.
Sementara kawasan hutan konservasi dan hutan lindung seluas 118.256,74 hektare diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk direforestasi dan dipulihkan kembali fungsinya.
Adapun kawasan hutan dari sektor pertambangan seluas 211,95 hektare turut diserahkan kepada Kementerian Kehutanan.
Penyerahan uang dan kawasan hutan tersebut merupakan bagian dari hasil penertiban kawasan hutan yang dilakukan pemerintah melalui Satgas PKH.(*)
Editor: Muhammad Furqon
