MOMENTUM, Jakarta  — DPR RI akan mulai memproses berbagai usulan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, proses tersebut baru dapat dimulai setelah DPR memasuki masa sidang pada Selasa (10/11/2026).

“Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (9/11/2026).

Dasco mengungkapkan, DPR telah menerima sejumlah usulan terkait tindak lanjut polemik ijazah Gibran. Usulan tersebut datang dari berbagai pihak, mulai dari organisasi masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi.

Namun, karena DPR masih menjalani masa reses, pembahasan sejauh ini dilakukan secara informal. Pembahasan resmi baru dapat dilakukan setelah masa sidang dibuka.

“Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, MA mengabulkan gugatan kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Surat tersebut menjadi salah satu dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Dalam putusannya, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.

MA juga mengabulkan seluruh petitum penggugat, termasuk permintaan agar surat tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan serta membebankan biaya perkara kepada tergugat.

Amar putusan kasasi MA menyatakan, “Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya.”

Putusan tersebut menjadi sorotan karena berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya juga dipersoalkan dalam proses hukum terkait persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden.

Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya disebut tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran dari Singapura dan Australia.(*)