MOMENTUM, Jakarta – Di tengah menguatnya tekanan politik menyusul bergulirnya usulan hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR RI, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya .
Kabar pengunduran diri tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. Saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, Budi Arie memberikan jawaban singkat.
"Betul," katanya, seperti dikutip Antara, Rabu, 11 November 2026.
Sebelumnya, tekanan politik terhadap Gibran meningkat setelah 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan HMP. Usulan tersebut berkaitan dengan polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang dinilai para pengusul menjadi persoalan terkait persyaratan sebagai wakil presiden.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, usulan HMP tersebut akan diteruskan ke rapat paripurna DPR yang dijadwalkan Kamis (12/11).
"Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu besok akan kami lakukan," kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Saan menyebutkan, 120 anggota DPR yang menandatangani usulan tersebut berasal dari delapan fraksi. Rinciannya, 14 anggota Fraksi PDIP, 11 Golkar, 11 Gerindra, 19 NasDem, 18 PKB, 28 PKS, satu PAN, dan 18 Demokrat.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana, Selasa (10/11).
Menurut Prasetyo, niat tersebut disampaikan Gibran di tengah dinamika hukum yang berkembang terkait dokumen pendidikannya di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Namun, Prasetyo menyebutkan Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).(*)
Editor: Muhammad Furqon
