MOMENTUM, Jakarta  – Proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai setelah 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari delapan fraksi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pada Rabu (11/11/26). 

Hari ini, Kamis, 12 November 2026, DPR mulai membahas usulan lintas fraksi tersebut sebagai upaya konstitusional untuk segera mengakhiri polemik berkepanjangan terkait dokumen kelulusan SMA milik Gibran.

Jumlah pengusul tersebut melampaui syarat minimal pengajuan HMP sebanyak 25 anggota DPR. Komposisi terbanyak berasal dari Fraksi PKS (28 orang), disusul NasDem (19 orang), PKB (18 orang), Demokrat (18 orang), PDIP (14 orang), Golkar (11 orang), Gerindra (11 orang), serta PAN (1 orang).

Usulan resmi tersebut diserahkan dalam rapat terbatas perwakilan delapan fraksi dan diterima langsung oleh dua pimpinan DPR RI, yakni Saan Mustopa (NasDem) dan Cucun Ahmad Syamsurizal (PKB).

"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi," ujar Saan Mustopa usai menerima dokumen usulan tersebut.

Latar Belakang Polemik Ijazah dan Dasar Hukum

Dalam paparan yang disampaikan pada rapat penyerahan usulan, para perwakilan fraksi pada umumnya menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden serta diduga melakukan perbuatan tercela.

Pandangan para pengusul merujuk pada dua putusan lembaga peradilan terkait dokumen pendidikan menengah atas milik Gibran:

 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober: Meskipun menolak pokok gugatan, MK menyatakan tidak menemukan bukti dokumen kelulusan SMA Gibran.

 Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober: MA membatalkan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran.

Pandangan Perwakilan Fraksi Pengusul

Sejumlah perwakilan fraksi yang hadir memberikan keterangan mengenai alasan di balik penandatanganan usulan HMP tersebut:

- Fraksi PKS: Anggota DPR Mardani Ali Sera, yang mewakili 28 pengusul dari fraksinya, menilai Gibran telah melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan konstitusi. Ia menekankan pentingnya prinsip kejujuran, keteladanan, dan menjaga martabat dalam kehidupan berbangsa.

- Fraksi NasDem: Sugeng Suparwoto yang mewakili 19 anggota pengusul menyatakan seluruh prasyarat hukum untuk memulai proses pemakzulan telah final. Menurutnya, proses politik di DPR harus dipercepat agar polemik ini tidak terus menyandera kehidupan bernegara, seraya menyebut 69 anggota fraksinya bulat mendukung langkah HMP.

- Fraksi PKB: Muhammad Khozin (mewakili 18 pengusul) merujuk pada Pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 79 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2014. Ia menilai polemik ijazah harus segera disudahi karena dinilai menguras energi tanpa dampak langsung bagi masyarakat.

- Fraksi Demokrat: Benny K Harman (mewakili 18 pengusul) menyoroti putusan MK dan MA sebagai dasar bahwa Gibran tak lagi memenuhi syarat dan meminta usulan pemberhentian segera ditindaklanjuti sesuai aturan perundang-undangan.

- Fraksi Golkar: Ahmad Doli Kurnia (mewakili 11 pengusul) menyatakan pihaknya mengikuti putusan final MK dan MA terkait legitimasi posisi Gibran, yang diperkuat oleh aspirasi masyarakat agar DPR segera mengambil sikap.

- Fraksi Gerindra: Azis Subekti (mewakili 11 pengusul) menyampaikan bahwa fraksinya mencermati sikap fraksi-fraksi lain dan sepakat agar polemik ijazah Wakil Presiden segera diakhiri melalui mekanisme konstitusional tersebut.

- Fraksi PAN: Sebagai pengusul tunggal dari fraksinya, Sarifuddin Sudding menyoroti pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan di MA sebagai salah satu dari enam alasan konstitusional pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden, yakni tidak lagi memenuhi syarat.

- Fraksi PDIP: Sebanyak 14 anggota dari Fraksi PDI Perjuangan turut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat ini, meski perwakilan fraksi tersebut tidak menyampaikan pernyataan terbuka dalam sesi pemaparan rapat.

Dengan terpenuhinya syarat administratif pengusulan dari 120 anggota dewan, DPR kini melanjutkan tahapan pembahasan sesuai mekanisme dan tata tertib yang berlaku untuk menentukan kelanjutan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.(*)