MOMENTUM, Jakarta – Rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026) menguak tabir praktik penyadapan ilegal yang sempat berjalan tertutup selama hampir dua tahun. 

Di hadapan anggota dewan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan bagaimana operasi terstruktur yang diperintahkan langsung oleh Jenderal LSP itu akhirnya terendus dan diproses secara hukum.

Menurut Suyudi, penyadapan tanpa surat perintah penyidikan resmi tersebut telah berlangsung sejak periode 2025 hingga 2026. Selama rentang waktu itu, Irjen AS selaku pelaksana tugas bagian monitoring (Kabag PON) meneruskan instruksi lisan dari Jenderal LSP untuk menyadap sejumlah nomor target.

Titik balik terbongkarnya kasus ini terjadi pada Oktober 2026. Saat itu, Irjen AS secara mendadak memerintahkan pembubaran grup WhatsApp koordinasi penyadapan sekaligus menginstruksikan pembersihan seluruh data hasil sadapan dari sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan PLX.

Langkah penghapusan jejak yang terburu-buru itu justru memicu kecurigaan dari pihak pelapor. Kecurigaan tersebut berujung pada laporan resmi ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polri yang kemudian ditangani langsung oleh jajaran Direktorat Siber Polri.

"Pelapor lalu curiga, dan pada Oktober 2026 dilaporkan ke SPKT Polri dan ditangani Siber Polri," ujar Kapolri Suyudi dalam rapat kerja tersebut.

Lima Modus Operandi Terstruktur

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan Siber Polri, terungkap lima modus operandi yang dijalankan secara terstruktur dan berjenjang untuk melancarkan aksi penyadapan tersebut:

1. Perintah Penyadapan Tanpa Prosedur: Jenderal LSP memberikan perintah serta daftar target secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp kepada Kabag PON (Kabag Monitoring) Irjen SU, tanpa disertai surat resmi penyidikan. Instruksi tersebut kemudian diteruskan kepada Irjen EH dan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Irjen AS.

2. Provisioning Tanpa Verifikasi: Terduga pelaku memasukkan nomor-nomor target ke dalam sistem LIMS tanpa melalui proses verifikasi maupun penyaringan (filterisasi) terkait keterkaitan target dengan perkara hukum.

3. Pelaksanaan dan Transkripsi: Petugas operasional melaksanakan penyadapan, mendengarkan percakapan, serta mengeksplorasi seluruh hasil sadapan untuk kemudian dituangkan ke dalam bentuk transkrip.

4. Pelaporan Berjenjang: Hasil transkrip dan rekaman penyadapan dilaporkan secara berjenjang mulai dari Kabag Monitoring (SU) hingga bermuara kepada Jenderal LSP sebagai penerima hasil akhir.

5. Penghapusan Jejak Data: Atas perintah Irjen AS, seluruh data hasil penyadapan di sistem LIMS dan PLX dihapus untuk menghilangkan jejak operasi.

Targetkan Presiden hingga Insan Media

Kapolri menegaskan, penyadapan ilegal tersebut menyasar berbagai tokoh strategis negara maupun elemen masyarakat sipil. Daftar nomor yang menjadi target penyadapan mencakup Presiden RI, lingkaran pejabat Istana, Kapolda, unsur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga tokoh-tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media.(*)