MOMENTUM, Bandarlampung--Proyek pelebaran Jalan RE Martadinata di Kota Bandarlampung dilaporkan masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, khususnya terkait proses pembebasan lahan warga.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah mengungkapkan selain persoalan administrasi kepemilikan tanah, terdapat perbedaan pandangan antara pihak Dinas BMBK dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Menurutnya, pengerjaan fisik pelebaran jalan yang berjalan bersamaan dengan proses pengadaan tanah membutuhkan penyesuaian tahapan, mulai dari identifikasi bidang tanah, pengumuman, hingga pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan.
Kendala di lapangan turut diperumit dengan kondisi pemilik tanah yang tidak dapat ditemukan, serta adanya permasalahan teknis terkait ketentuan garis sempadan bangunan yang berjarak 20 meter dari as jalan di wilayah Bandarlampung.
Guna memperoleh kepastian hukum dan menyelesaikan perbedaan pandangan terkait aturan garis sempadan tersebut, Dinas BMBK telah mengambil langkah dengan meminta pendapat hukum (legal opinion) kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Kejaksaan Negeri (Kejari).
Meski proses pembebasan lahan masih berproses, pihak BMBK menargetkan struktur badan jalan secara keseluruhan sudah dapat terselesaikan pada Desember 2026, sementara sisa pengerjaan pelebaran yang belum tuntas akan disesuaikan kemudian.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp35 miliar melalui APBD Perubahan 2026 khusus untuk pembebasan lahan proyek pelebaran ruas Jalan RE Martadinata–Lempasing hingga Lempasing–Padang Cermin.
Tambahan dana ini melengkapi alokasi anggaran awal sebesar Rp25 miliar, sehingga total dana pengadaan tanah mencapai sekitar Rp60 miliar.(**)
Editor: Agus Setyawan
