Bahas UMP 2027 hingga Tekan Laju Inflasi, Pemprov Lampung Komitmen Selaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah

img
Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), dr. Imam Ghozali, Sp.An., M.Kes., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri secara virtual dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (16/11/2026).

MOMENTUM, Lampung--Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Imam Ghozali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual dari Ruang Command Center Lantai 2 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Senin (16/11/2026).

Rakor yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut memfokuskan pembahasan pada tiga agenda strategis utama, yakni persiapan penetapan upah minimum tahun 2027, percepatan registrasi ulang serta pemutakhiran data penerima bantuan sosial, dan evaluasi perkembangan inflasi serta Indeks Perkembangan Harga (IPH) di daerah.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, serta iklim investasi, termasuk mengedepankan dialog sosial antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha dalam menetapkan upah minimum agar berjalan kondusif.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yassierli memaparkan bahwa penetapan upah minimum 2027 akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.

Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), sementara penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan UMSK disesuaikan dengan kebijakan daerah.

Variabel utama yang menjadi pertimbangan meliputi kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan dengan formula yang mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu (0,5 hingga 1,0). Jadwal penetapan UMP ditargetkan paling lambat 21 November 2026, UMSP lima hari setelahnya, UMK paling lambat 25 November 2026, serta UMSK lima hari setelah UMK.

Agenda kedua membahas percepatan registrasi ulang dan verifikasi data penerima bantuan sosial seperti PKH dan BPNT melalui platform digital Perlinsos yang dikembangkan oleh Dewan Ekonomi Nasional. Proses pendaftaran menggunakan NIK dan verifikasi biometrik wajah tanpa dokumen tambahan, serta didukung oleh lebih dari 1,2 juta agen di seluruh Indonesia.

Pada agenda ketiga, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap pergerakan harga pangan bergejolak menjelang akhir tahun 2026.

Tercatat inflasi tahunan nasional Oktober 2026 sebesar 3,23 persen, dengan inflasi volatile food mencapai 5,81 persen. Komoditas yang perlu diwaspadai meliputi cabai merah, cabai rawit, tomat, sawi hijau, beras, minyak goreng, dan daging sapi.

Khusus untuk Provinsi Lampung, berdasarkan pencatatan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) hingga 13 November 2026, IPH pada minggu kedua November 2026 tercatat sebesar 0,13 persen.

Melalui keikutsertaan dalam rakor ini, Pemprov Lampung berkomitmen untuk terus menyelaraskan kebijakan daerah dengan arahan pusat demi menjaga stabilitas harga, kesejahteraan pekerja, serta efektivitas program perlindungan sosial.(**)






Editor: Agus Setyawan





Leave a Comment

Tags Berita

Featured Videos