SEBAGIAN orang menyebut Gibran Rakabuming Raka sekadar beruntung. Padahal, menganggap perjalanan kariernya hanya soal keberuntungan sama saja dengan meremehkan bakat luar biasa dalam menemukan jalan pintas menuju kekuasaan.

Bayangkan, masa remaja yang oleh kebanyakan anak muda dihabiskan untuk nongkrong di perempatan atau tawuran di pinggir jalan, justru dijalani Gibran di tiga negara: Indonesia, Singapura, dan Australia. Sebuah petualangan internasional yang tentu tidak semua anak muda berkesempatan menikmatinya. Benar-benar manusia spesial dengan pengalaman istimewa.

Ia menempuh pendidikan di luar negeri dan disebut meraih gelar sarjana. Setelah kembali ke Tanah Air, kariernya pun melesat. Dari pengusaha, menjadi walikota, lalu melompat ke kursi Wakil Presiden. Sebuah lintasan karier yang bahkan sulit ditandingi mereka yang menghabiskan puluhan tahun membangun pengalaman dan reputasi.

Ketika anak-anak muda lain harus bersusah payah menaiki tangga karier, Gibran seperti mendapat fasilitas lift khusus. Tidak perlu melewati setiap anak tangga. Tahu-tahu sudah sampai di lantai tertinggi.

Soal surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan yang dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung, abaikan saja. Begitu pula soal kewajiban pemusnahan dokumen suket dan konsekuensi hukum yang menyertainya. Anggap saja semua itu gangguan kecil dari orang-orang yang tidak senang melihat prestasinya.

Mungkin mereka iri. Bagaimana mungkin anak yang dahulu dianggap culun itu bisa melesat sampai ke puncak kekuasaan? Padahal, persoalan usia yang belum memenuhi syarat sempat menjadi penghalang. Namun, penghalang itu ternyata bukan perkara besar.

Munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90, seperti karpet merah yang digelar tepat pada waktunya. Jangan pula menghubungkan putusan itu dengan keberadaan sang paman Gibran di kursi Ketua Mahkamah Konstitusi. Itu hanya kebetulan kosmik. Tak lebih dari takdir ketika bintang kejora kebetulan sejajar dengan kepentingan keluarga.

Kini, ketika Gibran mundur dari kursi Wakil Presiden pada 12 November 2026, keputusan itu tentu harus dipahami sebagai pengorbanan besar demi kepentingan bangsa dan negara. Sekali lagi, demi bangsa dan negara. Bukan karena polemik dokumen pendidikannya yang terus bergulir dan berujung pada persoalan hukum.

Lantas, apakah mundur dari jabatan Wakil Presiden merupakan sebuah kerugian? Tentu tidak. Justru, ini bisa disebut langkah yang cukup cerdas. Jabatan boleh dilepas, tetapi hak dan fasilitas sebagai mantan Wakil Presiden tetap melekat sesuai ketentuan undang-undang. Negara masih berkewajiban menjamin sejumlah haknya, termasuk pensiun dan fasilitas lainnya. 

Jadi, Gibran tak perlu lagi terlalu khawatir soal masa depan. Kursi kekuasaan memang bisa ditinggalkan, tetapi sejumlah kenikmatannya tetap bisa dibawa pulang.

Namun, persoalan tidak berhenti pada pengunduran diri. Bagaimana jika polemik dokumen pendidikan itu suatu hari benar-benar menyeret Gibran ke meja hijau? Jika kelak terbukti melakukan pemalsuan atau menggunakan dokumen palsu dalam pencalonan Wakil Presiden dan harus mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum? Anggap saja bagian dari konsekuensi perjalanan politiknya. Bahkan, jika berujung pada hukuman sepuluh tahun penjara, Gibran tentu harus menerimanya.

Ia tentu mengenal pepatah Jawa: *Sing nandur bakal ngunduh*. Siapa yang menanam, dia pula yang akan memanen.

Tetapi, di sinilah persoalan sesungguhnya. Seandainya Gibran harus menjalani hukuman sepuluh tahun penjara, apakah perkara itu selesai begitu saja? Tentu tidak. Sebab, dampak dari perjalanan politiknya jauh melampaui nasib pribadi seseorang. Ada konstitusi yang dipertanyakan setelah Putusan MK Nomor 90 mengubah batas persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden. Ada aturan pencalonan yang kemudian disesuaikan melalui Peraturan KPU. Dan, ada kepercayaan publik terhadap hukum dan demokrasi yang telanjur dipertaruhkan demi melapangkan jalan satu orang menuju kekuasaan.

Hukuman penjara, berapa pun lamanya, memiliki batas waktu. Pintu penjara suatu saat akan terbuka dan masa hukuman akan berakhir. Namun, kerusakan terhadap kepercayaan publik tidak semudah itu dipulihkan. Bagaimana mengembalikan wibawa konstitusi ketika hukum terkesan bisa dibengkokkan untuk kepentingan kekuasaan? Bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum?

Gibran mungkin kelak bebas dari jeruji besi. Tetapi, siapa yang akan membebaskan bangsa ini dari warisan kerusakan demokrasi yang ditinggalkannya? Tabik.

Muhammad Furqon - Pemimpin Redaksi Harian Momentum