MOMENTUM, Palu – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan potensi kebocoran anggaran negara hingga Rp400 triliun setiap tahun akibat praktik penggelembungan harga atau markup dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Potensi kebocoran itu berasal dari belanja barang dan jasa dalam APBN yang mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Prabowo memperkirakan, 30 persen dari total anggaran tersebut hilang akibat praktik korupsi dan penggelembungan harga.

"Dari Rp1.200 triliun diperkirakan 30 persen hangus. Hangus, karena markup-markup penggelembungan alias korupsi. Jadi, kalau kita bisa atur ini, berarti kita bisa hemat Rp400 triliun," kata Prabowo saat membuka Tanwir Muhammadiyah 2026 dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Prabowo, salah satu celah kebocoran terjadi karena pengadaan barang dan jasa dilakukan secara terpisah oleh setiap kementerian, pemerintah provinsi, hingga kabupaten. Akibatnya, barang dengan jenis dan spesifikasi sama bisa dibeli dengan harga berbeda.

Pemerintah, kata dia, akan merasionalisasi sistem pengadaan agar belanja barang dilakukan secara terpusat dengan standar harga, spesifikasi, dan kualitas yang sama.

"Saya ingin kita rasionalkan. Jadi, satu belanja tidak ada 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri. Tidak ada sekian puluh kementerian belanja sendiri-sendiri. Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama," ujarnya.

Prabowo menegaskan, efisiensi anggaran bukan sekadar memangkas belanja pemerintah. Penghematan harus menghasilkan ruang fiskal yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk pemanfaatannya, pemerintah berencana menambah anggaran bagi pemerintah daerah. Setiap provinsi akan mendapat tambahan Rp100 miliar, sedangkan setiap kabupaten memperoleh tambahan minimal Rp20 miliar.

"Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar," katanya.

Prabowo juga menyebut efisiensi anggaran memungkinkan pemerintah memperluas program perbaikan fasilitas pendidikan. Target perbaikan sekolah yang semula direncanakan sebanyak 71.000 unit tahun ini dapat ditingkatkan menjadi 88.000 sekolah.

Selain itu, pemerintah menyiapkan pembangunan desa nelayan. Pada akhir 2026, pemerintah menargetkan pembangunan sedikitnya 1.000 hingga 1.200 desa nelayan. Program tersebut diharapkan bertambah 2.000 desa pada akhir 2027.

Prabowo mengatakan, pengelolaan kekayaan negara harus diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Saya minta saudara-saudara yakin Indonesia kuat. Indonesia cukup besar kekayaannya. Dan sekarang kita tidak mengizinkan lagi kekayaan kita diambil seenaknya dan tidak bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia," ujarnya.(*)