Cegah Penyimpangan Pertanahan, ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

img
Inspektur Jenderal ATR/BPN Wahyu Widada dalam Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta. Foto: Ist.

MOMENTUM, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengawasan internal untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan. Pengawasan kini diarahkan lebih proaktif dengan mengidentifikasi potensi risiko sebelum terjadi pelanggaran.

Inspektur Jenderal ATR/BPN Wahyu Widada mengatakan, pengawasan tidak cukup hanya berfokus pada penemuan kesalahan. Inspektorat Jenderal juga harus mampu mendeteksi potensi penyimpangan dan memberikan rekomendasi perbaikan secara konkret.

“Fungsi pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan kesalahan. Kita harus mampu mengidentifikasi potensi risiko, mencegah terjadinya penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret,” kata Wahyu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurut Wahyu, pengawasan berbasis risiko menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Melalui pendekatan tersebut, setiap unit kerja di lingkungan ATR/BPN diharapkan mampu mengantisipasi persoalan sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan pertanahan.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kementerian ATR/BPN agar menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, hingga intervensi yang bertentangan dengan ketentuan tidak boleh mendapat ruang.

“Setiap aparatur harus bekerja secara profesional dan berintegritas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan,” tegasnya.

Wahyu berharap penguatan pengawasan yang disertai komitmen integritas seluruh jajaran dapat membangun sistem kerja ATR/BPN yang lebih profesional dan akuntabel. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan.

“Kita harus berada di garis terdepan untuk memastikan hadirnya rasa keadilan di dalam masyarakat. Tidak penting siapa yang lebih hebat karena keberhasilan adalah ketika suatu tujuan dapat kita capai bersama. Pemenangnya adalah rakyat,” pesannya. (*)






Editor: Muhammad Furqon





Leave a Comment

Tags Berita

Featured Videos