MOMENTUM, Jakarta – Sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia hingga 2026. Capaian tersebut didukung kebijakan pemerintah daerah yang memberikan pengurangan maupun pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk memudahkan masyarakat mendaftarkan tanah pertama kali.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Uunk Din Parunggi, mengatakan hingga saat ini sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah menerapkan kebijakan tersebut.
“Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya,” ujar Uunk saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 90 kabupaten/kota memberikan pembebasan BPHTB, sedangkan 42 kabupaten/kota lainnya menerapkan pengurangan BPHTB.
Menurut Uunk, kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat dalam proses pendaftaran tanah.
BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pajak tersebut menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan pembayarannya dilakukan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pendapatan daerah atau kanal pembayaran pajak yang ditetapkan masing-masing daerah.
Uunk menilai kebijakan pengurangan dan pembebasan BPHTB merupakan bentuk kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pendaftaran tanah sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
Dia mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menerapkan kebijakan tersebut dan berharap jumlah daerah yang memberikan kemudahan serupa terus bertambah.
“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” pungkasnya. (*)
Editor: Muhammad Furqon
