MOMENTUM, Gunungsugih-- Ketua Komisi IV DPRD Lampung Tengah dari Fraksi PKB, Meri Andriyani, mendukung langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung mengusut dugaan pemerasan terhadap kepala sekolah penerima bantuan program revitalisasi.
Dukungan tersebut disampaikan menyusul penggeledahan dan pemeriksaan yang dilakukan Kejati Lampung terkait dugaan permintaan setoran atau fee sebesar 15 persen dari nilai bantuan revitalisasi oleh oknum pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Tengah.
Meri mengapresiasi langkah Kejati Lampung yang merespons laporan dugaan pemerasan tersebut. Menurutnya, praktik semacam itu tidak boleh terjadi karena dapat mengganggu pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan kualitas sarana pendidikan.
"Kami sangat mendukung kinerja Kejati Lampung. Kami juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya karena telah bergerak cepat merespons laporan dugaan permintaan setoran 15 persen dari bantuan revitalisasi di lingkungan Disdikbud Lampung Tengah," kata Meri, Kamis (19-11-2026).
Dia juga meminta para kepala sekolah penerima bantuan revitalisasi tidak takut memberikan keterangan secara jujur kepada penyidik Kejati Lampung.
"Saya berpesan kepada kepala sekolah penerima bantuan revitalisasi agar tidak takut menyampaikan keterangan yang sebenarnya kepada Kejati Lampung. Dugaan permintaan fee 15 persen ini sangat mengganggu pelaksanaan program revitalisasi sekolah di Lampung Tengah," ujarnya.
Meri berharap proses pembangunan sekolah melalui program revitalisasi dilaksanakan sesuai rencana anggaran biaya (RAB), sehingga anggaran bantuan benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan.
"Harapan kita, pembangunan sekolah melalui program revitalisasi dikerjakan dengan amanah dan sesuai RAB. Dengan begitu, kualitas bangunan dapat terjaga dan hasilnya benar-benar bermanfaat bagi sekolah," pungkasnya. (*)
Editor: Muhammad Furqon
