Harianmomentum.com--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo meminta masyarakat Lampung yang belum memiliki kartu tana penduduk elektronik (E-KTP) untuk proaktif melakukan perekaman. 

Mengutip data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Tjahjo menyebutkan, ada 4.863 ribu penduduk Lampung belum memiliki E-KTP. Masyarakar Lampung diminta proaktif memiliki E-KTP sekaligus untuk memastikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) saat pilpres 2019.

"Saat ini penduduk Indonesia yang telah memiliki E-KTP mencapai 97,6 persen. Sisanya, untuk masyarakat yang belum merekam dan membuat E-KTP agar pro aktif," ujar Tjahjo Kumolo usai penandatanganan Pakta Integritas Komitmen Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Balai Keratun, Rabu (11/4).

Tjahjo mengaku ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk memberikan target pembuatan E-KTP. Oleh karena itu, saat ini di Kemendagri dan daerah tingkat II, masyarakat yang melakukan perekaman hingga selesai pembuatan E-KTP, hanya berlangsung sekitar 10 -15 menit.

"Kecuali kalau ada permasalahan seperti listrik mendadak mati, komputer error atau antrean panjang, itu bisa mundur. Tapi kalau di Depdagri dan banyak daerah, pembuatan E-KTP itu hanya 10 menit jadi kok, wong blangkonya cukup," tegasnya.

Pembuatan E-KTP ini untuk memastikan data kependudukan yang sudah ada. Dicontohkannya, apakah nama si A masih di bertempat tinggal di alamat yang tercatat atau tidak.

"Kalau sudah pindah ya diganti KTP-nya. Kemudian, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Karena ini salah satu langkah untuk memastikan DPT saat di pilpres," ucapnya.

Selanjutnya Tjahjo mengimbau agar Panwas dan pihak kepolisian untuk pro aktif dalam menerima laporan dari masyarakat jika ada Tim Sukses (TS) atau calon kepala daerah yang berujar kebencian.

"Kami mohon panwas juga harus pro aktif termaksud pihak kepolisian siap menerima laporan dari masyarakat jika ada TS atau calon kepala daerah berujar kebencian," tegasnya.

Ditegaskannya, Pilkada yang sukses ialah adanya peningkatan tingkat partisipasi, tidak ada politik uang dan tidak ada kampenye berujar kebencian bersifat sara atau berbau fitnah. Untuk itu dirinya mempersilakan calon pemimpin kepala daerah untuk adu konsep dan gagasan. (ira).