Harianmomentum.com--Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) memiliki tujuan akhir memperkuat otonomi daerah.

Hal itu ditegaskan Mendagri saat membuka Musrenbang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tahun 2018 di Ballroom Swiss-Belhotel, Bandarlampung, Rabu (11/4). 

Kegiatan yang menjadi agenda pemerintah ini juga ditujukan untuk mendapatkan masukan penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemprov Lampung tahun 2019.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyebutkan, Musrenbang harus ada dukungan dari pemerintah kabupaten/kota. Tidak pula hanya dilakukan kepala daerah tetapi harus didukung oleh unsur semua pihak.

Pasalnya, Musrenbang ikut dalam membangun hubungan tata kelola antara pemerintah pusat dan daerah, yang bertujuan akhir memperkuat otonomi daerah.

"Dari kacamata kementerian, Lampung dipandang daerah yang memiliki peran strategis ditingkat nasional," ungkap Tjahjo. 

Musrenbang 2018, kata Mendagri Tjahjo, dilaksanakan sebagai dasar acuan untuk program pembangunan 2019 yang harus disusun dengan memperhatikan kebijakan arahan dari pusat dan juga memperhatikan usulan-usulan kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung. 

"Selain itu juga untuk menampung usulan-usulan kabupaten/kota yang diselaraskan dengan program pusat. Musrenbang juga membahas prioritas kerja antar kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi. Apa yang diusulkan oleh kabupaten/kota dapat bersinergi dan selaras dengan program provinsi dan bisa dibiayai melalui anggaran APBD 2019," ungkap Tjahjo. 

Tahun Akhir RPJMN dan RPJMD Lampung

Sementara Pjs Gubernur Lampung Didik Suprayitno menyampaikan, rancangan akhir RKPD 2019 akan menguraikan tentang permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, program/kegiatan prioritas pembangunan, indikator program/kegiatan, lokasi, dan pagu indikatif berdasarkan organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi yang dipilah sumber pendanaannya dari APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya. 

Dikatakannya, untuk mendorong pencapaian pembangunan pada tahun 2019 mendatang, Pemprov Lampung telah menetapkan tema pembangunan tahun 2019, yang bertajuk 'Memantapkan Pertumbuhan Yang Berkualitas, Berdaya saing dan Berkeadilan' dengan lima prioritas  pembangunan daerah. 

Pertama, memantapkan kualitas infrastruktur konektivitas untuk pengembangan wilayah. Kedua, meningkatkan kualitas pembangunan manusia untuk perluasan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan. Ketiga, memperkuat tata kelola pemerintahan dan stabilitas Kamtibmas untuk mendukung Investasi. Keempat, meningkatkan nilai tambah pertanian untuk mendukung industri dan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dan terakhir, meningkatkan daya saing pariwisata, koperasi, dan UMKM. 

Target sasaran makro di tahun 2019, lanjut Didik, lebih kepada laju pertumbuhan ekonomi dari 5,4% ke 5,6%, tingkat inflasi dari 3,5% - 4,0%, tingkat kemiskinan dari 13,04% ke 12,36%, tingkat pengangguran terbuka 4%, indeks gini ratio 0,33% ke 0,32%, indeks pembangunan manusia dari 69,59% ke 70%, dan tingkat kemantapan jalan hingga 85%.

"Tahun 2019 adalah tahun ke-5 atau tahun akhir pelaksanaan RPJMN dan RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019. Ini merupakan yang terpenting untuk memacu pencapaian sasaran dan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPRD Provinsi Lampung," paparnya. 

Terkait dengan substansi, rangkaian proses dan tahapan Musrenbang Provinsi Lampung Tahun 2018, sudah tertuang dalam Udangan-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017. 

"Proses dalam penyusunan perencanaan pembangunan juga telah mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bawah atas (bottom-up) dan atas bawah (top down)," jelasnya. 

Didik juga mengungkapkan, data-data capaian pembangunan menunjukkan terdapat beberapa indikator makro pembangunan Provinsi Lampung yang telah menunjukkan perbaikan dan hasil yang cukup membanggakan, baik pada skala regional pulau Sumatera maupun skala nasional. 

Hingga akhir tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat 5,17%, lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,07%. Inflasi Lampung terkendali pada tingkat 3,02% dan lebih rendah dari inflasi nasional yang sebesar 3,61%. Pengangguran Terbuka pada level 4,3% dan lebih rendah dari tingkat pengangguran Nasional yang sebesar 5,5%. Dan tingkat lemiskinan turun dari 14,35% di awal tahun 2015 menjadi 13,04% di akhir tahun 2017. 

Demikian pula, nilai IPM dari 66,42% di tahun 2014 menjadi 67,65% di tahun 2016. Selanjutnya, ketimpangan antar kelompok pendapatan atau Indeks Gini tercatat 0,33% yang berarti lebih baik dari ketimpangan di tingkat nasional yang sebesar 0,39%. 

Selain itu, daya saing Provinsi Lampung di tingkat nasional juga terus membaik, dari posisi 25 di tahun 2015 naik menjadi posisi 11 di tahun penilaian 2018. Jumlah desa tertinggal terus berkurang, dari 380 desa tertinggal di tahun 2014 menjadi 119 desa di tahun 2017. Hingga, tingkat kemantapan jalan provinsi, naik dari 62% di tahun 2014 menjadi 77,04% di tahun 2017.

Meskipun sudah mengalami perbaikan dan kemajuan di berbagai bidang, namun tantangan pembangunan terkait kemiskinan, keterbatasan peluang kerja, sumber daya manusia yang kurang bersaing, keterbatasan sarana prasarana dasar wilayah, dan ancaman kerusakan lingkungan masih menjadi permasalahan dan tantangan khususnya untuk semua pihak. 

"Guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung, diperlukan partisipasi semua pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan hingga desa/kelurahan. Oleh karenanya, koordinasi, integrasi, inkronisasi, dan sinergi (KISS) antar jenjang pemerintahan menjadi kunci keberhasilan bersama untuk mencapai target yang lebih baik," pungkas Didik. (ira).