Harianmomentum.com-- Kapolri Jenderal Tito Kanavian meminta seluruh lapisan masyarakat untuk mewaspadai gerakan teroris, sebab paham radikalisme  saat ini semakin berkembang. 

“Jika dulu penyebaran pahamnya melalui pertemuan tertutup, sekarang sudah bisa lewat media sosial (medsos),” ujar Jenderal Tito, saat mengunjungi Makorem 043 Gatam Lampung bersama Panglima TNI Jenderal Marsekal Hadi Tjahjanto. 

Penyebaran paham radikalisme dengan memanfaatkan perkembangan tekhnologi informasi tersebut sangat menyulitkan aparat keamanan dalam memberantasnya. Mengingat, hampir semua kalangan kini telah aktif menggunakan medsos.

 

Menurut Kapolri, aksi radikalisme yang biasa disebut terorisme adalah puncak dari proses berubahan cara berfikir (main seat) yang mengadopsi ideologi yang memperbolehkan menyampaikan pendapat menggunakan kekerasan. Saat ini paham radikal penyebarannya melalui medsos terus berkembang secara bertahap di Indonesia. 

“Bahkan, di negara-negara barat masalah penyebarluasan paham radikal dengan semacam ini sudah menjadi masalah yang terus diteliti,” ujarnya.

Penangkapan yang selama ini dilakukan oleh Densusu 88, sambung dia, hanya ibarat memotong gunung es saja, tidak menuntaskan masalah. 

“Penegakkan hukum harus terus berjalan. Tapi sebenarnya, ini bukan hanya masalah pelanggaran hukum. Ini menyangkut masalah ideologi. Masalah ideologi tidak bisa ditekan dengan kekerasan, seperti ditembak, ditangkap, tidak bisa. Menyelesaikan persoalan ideologi, harus dengan ideologi juga,” jelasnya.

Kapolri memaparkan, bahwa beberapa oknum teroris yang berhasil diamankan Densus 88 Anti Teroro Mabes Polri sempat mengatakan bahwa dirinya belajar memahami paham radikalisme hanya melalui medsos.

“Seperti ledakan bom yang terjadi di Mako Brimob beberapa waktu lalu, ada dua orang (pelaku) wanita. Waktu di interview, mereka mengatakan bahwa telah mendapat ideologi radikalisme itu dari medsos. Bahkan dia sempat di baiat (disumpah) hanya melalui video caal saja tanpa bertemu langsung (dengan gurunya),” ungkapnya.

Disinggung terkait peredaran terorisme di Provinsi Lampung, Kapolri mengatakan bahwa tidak terlalu menjadi prioritas.

 

“Di Lampung ada jaringan (terorisme), tapi tidak terlalu besar. Mereka yang ada di Lampung ini dari kelompok JAD (Jemaah Ansharut Daulah),” singkatnya.

Untuk menanggulangi aksi teror terulang, terlebih dalam menghadapi Asian Games 2018 di Jakarta dan Sumatera Selatan pada Agustus mendatang, Kapolri bersama Panglima TNI telah melakukan langkah-langkah penanggulangan.

“Kita sudah ada langkah untuk mengerem jaringan ini, tapi kita tidak ingin terlalu terbuka. Yang jelas, Polri-TNI akan melakukan pengamanan cukup kuat di empat wilayah, Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Sumatera Selatan. Disinilah tekhnik kita untuk mengawasi jaringan teroris agar mereka tidak mengganggu di Sea Games,” terangnya. 

Hal senada dikatakan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Menurut dia, untuk menyelesaikan masalah terorisme di Indonesia butuh kerja sama banyak pihak, bukan hanya aparat penegak hukum saja.

"Masayarakat harus bahu-membahu dalam membasmi radikalisme dan aksi-aksi terorisme. Maka perlu kerjasama banyak pihak. Aparat penegak hukum harus bersinergi dengan masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut Panglima TNI juga mengajak seluruh keluarga besar TNI-Polri, alim ulama, serta tokoh masyarakat untuk bersatu padu. 

"Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang ada di wilayahnya masing-masing harus bekerja maksimal. Kita tidak ingin negeri ini pecah, kita perlu bahu membahu untuk memberi pemahaman serta mencegah radikalisme dan terorisme," sambungnya.

Menurut dia, aksi radikalisme dan terorisme dapat dicegah bila elemen masyarakat dapat membuka wawasan anak bangsa guna mengembangkan pemahaman yang benar seluas-luasnya.

"Untuk itu, diperlukan kepedulian orang tua untuk mengawasi putra-putrinya dalam aktifitas dan rutinitas kesehariannya. Juga mengawasi aktifitas anak melalui medi sosia (medsos) dan pertemuan-pertemuan (organisasi) tertutup," terangnya. (acw)