Harianmomentum.com--Kabupaten Mesuji adalah salah satu dari 15  kabupaten/ kota di Provinsi Lampung. Mesuji terbentuk sebagai daerah otonomi baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji.

 

Secara geografis, letak Kabupaten Mesuji merupakan yang terjauh dari Ibukota Provinsi Lampung, Kota Bandarlampung. Mesuji berbatasan langsung dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

 

Sebagain bersar wilayah Kabupaten Mesuji merupakan daerah agraris dataran rendah yang berada pada ketinggian 5 sampai  30  meter dari permukaan laut. Mata pencaharian penduduknya mengandalkan sektor pertanian.

 

Dibanding 14 kabupaten/ kota lainya di Provinsi Lampung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mesjui adalah yang terendah. Tahun 2018, total APBD Mesuji hanya lebih kurang Rp800 miliar.

Bupati Mesuji Khamami memperkenalkan beras lokal produksi petani setempat pada Presiden Joko Widodo. Foto: humas pemkab 

Walau begitu, Pemkab Mesuji tidak menjadikan kondisi APBD tersebut sebagai alasan untuk tidak optimal dalam melaksanakan program pembangunan.

 

Di bawah duet kepemimpinan Bupati Khamami dan Wakil Bupati Saply, program pembangunan di Kabupaten Mesuji, justru bergerak semakin dinamis dan efektif. Minimnya APBD, tidak membuat Bupati Khamami habis akal untuk mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan.

 

Mensiasati keterbatasan anggaran, Bupati Khamami melaksanakan strategi  inovati dan efektif untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur di kabupaten setempat.

Seluruh kegiatan pembangunan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dilakukan melalui sistem swakelola dengan melibatkan masyarakat.

 

“Seluruh program pembangunan jalan yang menjadi kewenangan pemkab, kami lakukan secara swakelola,” kata Khamami pada harianmomentum.      

 

Dia melanjutkan, pihak rekanan (pemborong) hanya dilibatkan untuk memasok material. Sedangkan proses pengerjaanya, seluruhnya dilakukan oleh masyarakat.

 

“Kita punya alat berat lengkap. Peralatan ini kita gunakan untuk membangun jalan, dengan melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja. Artinya kita bisa dapat  dua hal positif secara langsung. Hasil pekerjaan proyek lebih bagus dan pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya.

Proses pengerjaan proyek jalan sistem swakelola di Kabupaten Mesuji. Foto: humas pemkab 

Dia menerangkan, pelibatan masyarakat dalam proyek pembangunan jalan tidak asal rekrut. Masyarakat yang menjadi pekerja proyek, sudah diberikan pelatihan melalui lembaga jasa konstruksi yang kompenten. Pengawasan pekerjaan juga melibatkan berbagai pihak independen yang juga berkompenten . Salah satunya dari Universitas Lampung.

 

“Alhamdulillah dari  lebih kurang 680 kilometer panjang jalan yang menjadi kewenangan pemkab, sudah lebih dari 50 persen mengalami peningkatan kualitas sebagai dampak dari pelaksanaan program proyek swakelola yang kita lakukan. Untuk kualitas hasil proyek juga sangat terjamin, karena melalui uji lab yang dilakukan  tim ahli dari Unila  dan UBL (Universitas Bandarlampung),” ungkapnya.

 

Tahun 2018, Pemkab Mesuji memprogramkan pembangunan dan perbaikan jalan sepanjang seratus kilometer: melalui APBD murni sepanjang 80 kilometer dan APBD-Perubahan 20 kilometer.     

 

“Program pembangunan jalan kita lakukan dengan sistem rigid beton secara bertahap. Jadi sebelum memasuki tahap Rigid Paverment atau beton. Lebih dulu kita lakukan tahap Lead Concrete atau lapisan beton dengan ketebalan sekitar 5 centi meter. Setelah itu secara bertahap, ketebalan beton akan kita tambah,” jelasnya.

 

Bukan hanya bidang infrastruktur jalan. Bidang pendidikan juga tak luput dari perhatian bupati yang dikenal “gila kerja” itu. Selain menggratiskan biaya pendidikan, seluruh murid sekolah di Mesuji juga mendapatkan bantuan seragam dan peralatan sekolah. “Untuk guru honorer kita berikan gaji Rp1 juta  per bulan dan  bantuan seragam mengajar,” terangnya.

 

Selanjutnya, program dbidang kesehatan, Khamami mengklaim Kabupaten Mesuji adalah daerah yang paling besar menanggung iuran asuransi BPJS untuk masyarakat tidak mampu, dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung. 

 

“Tahun ini kita mengalokasikan dana  Rp9,2 miliar untuk membayar premi iuran BPJS untuk sekita 34.800 warga tidak mampu,” kata Khamami.

 

Demikian juga di bidang perumahan, Pemkab Mesuji merupakan daerah yang paling banyak memberikan bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat tidak mampu, dibanding kabupaten/ kota lainya di Provinsi Lampung. 

 

Tahun 2018 ini, jumlah penerima program Bantuan Perumahan Layak Huni (Baperlahu) yang dibiayai APBD Mesuji sebanyak 1.378 unit rumah. 

Lomba perahu di Kabupaten Mesuji. Foto: ist

Penerima bantuan tersebut dibagi menjadi dua klasifikasi: Untuk penyandang disabilitas, dengan besaran biaya untuk pembangun rumah Rp32 juta  dan klasifikasi Stimulan sebesar Rp15 juta yang diperuntukan bagi masyarakat dengan kondisi rumah papan yang sudah memiliki material untuk bangun rumah.

 

Jumlah tersebut belum termasuk bantuan dari pemerintah pusat melalui progam Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang jumlahnya mencapai 440 unit rumah atau Rp15juta/ kepala keluarga.

 

"Jadi meski jumlah  APBD Mesuji kecil, kita gunakana secara efektif dan optimal untuk kepentingan rakyat," imbuh Khamami. 

Khamami menargetkan, selama dua periode menjabat sebagai bupati, menjadikan kabupaten  di perbatasan Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan itu sebagai daerah yang maju dan sejahtera. (red)