Harianmomentum.com--Sebanyak 1.200 pengurus dan anggota Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSPBUN) akan menghadiri lokakarya di Jakarta, Kamis (21-2-2019).

Mengangkat tema “Transformasi BUMN Perkebunan”, agenda nasional itu menghadirkan Presiden RI Joko Widodo sebagai keynote speaker.

Narasumber utama yang akan membedah tema ini antara lain Menteri BUMN Rini Soemarno, Kapolri Tito Karnavian, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil. Mereka akan mengkancah sub tema “Mau Dibawa Kemana BUMN Perkebunan” bersama pakar-akademisi dari beberapa perguruan tinggi.

Lokakarya akan dipandu Rosiana Silalahi dengan menghadirkan tiga panelis. Yakni, Bambang Widjojanto (Mantan Wakil Ketua KPK), Joefly J. Bahroeny (dari Praktisi Perkebunan), dan H.N. Serta Ginting (Aktivis yang juga mantan Ketua Umum FSPBUN).
Ketua Panitia Pelaksana Budiyono mengatakan, lokakarya ini untuk mencari alternatif solusi dan mengurai masalah yang dihadapi BUMN Perkebunan.

Selain itu untuk menampung saran dan masukan dari narasumber dan peserta guna merumuskan langkah-langkah mengatasi permasalahan tersebut. 

Ketua Umum FSPBUN, Tuhu Bangun menambahkan, pihaknya sengaja mengundang komitmen dari pihak-pihak yang terkait dengan pengambilan keputusan terhadap arah strategis BUMN Perkebunan.

“Kami juga ingin mendapatkan gambaran arah kebijakan, strategi dan kepastian hukum dari Pemerintah RI untuk keberlangsungan BUMN Perkebunan. Makanya, kami mengundang presiden dan menteri terkait. Kami bersyukur beliau terkonfirmasi akan hadir,” kata dia.

Sekretaris Jendral FSPBUN, Betta R. Sigit Prakoeswa menekankan kepada tiga isu penting yang akan menjadi fokus dari pembahasan lokakarya. Yakni, mengenai arah strategi dan kebijakan terhadap Perkebunan Nusantara selaku Holding BUMN  Perkebunan sejak tahun 2014 melalui PP No.72 tahun 2014 agar dapat lebih ‘adaptif’ terhadap perubahan yang terjadi pasar global yang sangat dinamis. Kedua, berkaitan dengan aspek legalitas dan permasalahan lahan yang merupakan aset vital dari BUMN Perkebunan.

Ketiga, terkait pengamanan aset dan hasil produksi BUMN. “Kami butuh arahan yang jelas tentang arah strategis BUMN Perkebunan ke depan. Lalu, soal legalitas aset kami yang banyak sengketa karena banyak pihak yang mengklaim dan menguasai tanpa hak. Lalu, soal sinergi dengan aparat keamanan, karena ini adalah aset negara. Kami sangat membutuhkan dukungan Polri dan aparat keamanan lain untuk itu,” kata dia.

Betta juga menambahkan bahwa Lokakarya ini merupakan sumbangsih pemikiran dari insan-insan BUMN Perkebunan yang tergabung dalam FSPBUN. Sebab, kata dia, ketika terjadi masalah pada BUMN Perkebunan, itu adalah bagian dari tanggung jawab para pekerja yang mencari nafkah di perusahaan itu.

“Karena keterbatasan kuota, lokakarya ini hanya akan dihadiri sekitar 1.200 orang. Peserta berasal dari Unsur Pengurus Harian dan Pleno FSPBUN, Perwakilan seluruh SPBUN yang bernaung di bawah FSPBUN, Perwakilan Serikat Pekerja di luar FSPBUN yang masih terkait dengan perkebunan,” kata dia.

Selain itu, tambah Betta, lokakarya juga akan dihadiri oleh Direksi, Komisaris, Kepala Divisi dan Kepala Bagian terkait dari PTPN I s.d. PTPN IV, PT RNI, Dapenbun, Anak Perusahaan dan Lembaga di lingkungan BUMN Perkebunan.  Perwakilan Generasi Milenial PTPN juga akan ambil bagian. (rls)