MOMENTUM, Bandarlampung--Organisasi Papua Merdeka (OPM) bukanla nama baru di bumi Cenderawasih. Jelang 1 Desember yang diklaim sebagai hari ulang tahun OPM, membuat masyarakat harus waspada atas kekejaman yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Hal ini dikarenakan gerakan separatis tersebut kerap menunjukkan aksi brutalnya untuk menunjukkan eksistensinya.

OPM berdiri pada tahun 1965, mereka tak segan-segan untuk melakukan aksi militer separatis kepada masyarakat sipil, salah satu hal yang pernah dilakukan adalah dengan menyandera 1.300 warga dan tewasnya seorang anggota Brimob.

Apabila kita mengkaji soal OPM, sungguh mereka sebenarnya bukanlah berjuang atas nama Papua. Mereka merupakan segelintir orang yang mengaku Papua, namun sebenarnya sedang dimanfaatkan oleh orang lain atau orang yang berkepentingan asing.

Tepatnya, OPM adalah pengkhianat kepada NKRI khususnya Bumi Cenderawasih. Papua yang damai selalu dibuatnya penuh ancaman dan kekacauan.

OPM juga sudah sejak lama berusaha untuk melepaskan diri dari Indonesia semenjak masa pemerintahan Republik Indonesia, tetapi bukan hanya tentang itu, melainkan lebih kepada ancaman dan aksi bejat yang telah ditorehkan oleh kelompok pimpinan Egianus Kogoya tersebut. 

Pengamat politik Universitas Cenderawasih (Uncen), Marinus yaung menjelaskan bahwa latar belakang maraknya gerakan Papua Merdeka lebih disebabkan oleh kebutuhan rupiah untuk elite pengalaman.

Sementara itu, jelang 1 Desember 2019 nanti, TNI-Polri mulai melakukan pengetatan dan pengintaian di wilayah potensi konflik. TNI memprediksi satu kelompok kriminal bersenjata (KKB) telah berhasil masuk ke wilayah Tembagapura.

Diprediksi, KKB akan kembali membuat aksi teror pada 1 Desember, khususnya di wilauah PT Freeport. Saat ini kelompok-kelompok tersebut sebagian telah berada di Tembagapura dan sebagian dalam perjalanan.

Saat ini anggota TNI yang telah disiagakan di pos-pos di wilayah Tembagapura terus melakukan patroli dan pengintaian. Dandim menambahkan sebanyak 565 personel pasukan TNI masih disiagakan di kawasan Tembagapura.

Meski begitu, pihaknya memprediksi kelompok tersebut mempunyai banyak jalan alternatif untuk memasuki wilayah Tembagapura. Dia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa berhati-hati menjelang 1 Desember, khususnya para pendulang untuk mulai meninggalkan lokasi pendulangan.

Pada kesempatan berbeda, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa pihaknya akan mengantisipasi dari sisi keamanan hingga munculnya opini yang tidak benar mengenai Papua.

Mahfud mengatakan, pemerintah akan tetap mengantisipasi isu politik dan opini yang mengada-ada di Papua. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa pemerintah tidak segan-segan memberikan tindakan bagi para perusuh.

Mahfud menegaskan semua potensi ancaman mesti diantisipasi. Aparat keamanan juga sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) untuk menangani permasalahan tersebut.

Kendati demikian, Mahfud enggan umtuk membocorkan langkah teknis pengamanan dan antisipasi menjelang HUT OPM pada awal Desember mendatang. Hal itu karena bersifat sangat rahasia sehigga tidak boleh diberikan kepada pers.

Kesejahteraan warga Papua akan menjadi mimpi jika pengkhianat bangsa belum dihapuskan dari Bumi Papua.

Tahun lalu, kepala staf kantor Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebutkan bahwa pembangunan jalan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga juga dilakukan oleh OPM. Pemerintah pun mengutuk keras aksi pembantaian tersebut.

Moeldoko menilai, aksi kelompok kriminal bersenjata terhadap masyarakat sipil tersebut pun merupakan aksi terorisme.

Saat itu berbagai media memberitakan terkait terjadinya pembunuhan terhadap 31 pekerja pembangunan jalan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga. Pembunuhan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok-kelompok kriminal Bersenjata dan menyebabkan 31 pekerja dari perusahaan milim BUMN PT Istaka Karya Tewas.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan bahwa kelompok – kelompok bersenjata tersebut tidak ngin Papua maju, sehingga kerap mengganggu. Mulai dari serangan di Nduga Papua sampai pada kerusuhan yang melanda sejumlah wilayah di Papua Barat.

Alasannya, Moledoko memandang bahwa kelompok tersebut merasa khawatir akan kehilangan pengaruh apabila Papua sudah maju. Dirinya pun menduga bahwa kelompok separatis seperti OPM benar – benar tidak ingin Papua mengalami kemajuan dan berkembang pesat.

OPM pada akhirnya akan dapat dibelenggu oleh segelintir orang yang menginginkan Indonesia pecah, jelang 1 Desembner 2019. Pergerakan OPM haruslah diwaspadai oleh berbagai kalangan, agar tidak menimbulkan banyak korban.(**)

Oleh : Sabby Kosay. Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta