Harianmomentum--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkomitmen membangun jalur perkeretaapian di Provinsi Lampung dengan membentuk Tim Percepatan Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian.

Tim yang beranggotakan terdiri dari beberapa satuan kerja terkait seperti Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Bandar Udara Radin Inten II, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) ini merencanakan beberapa percepatan pembangunan.

Diantaranya pembangunan jalur kereta api (KA) long cut trase Rejosari - Tarahan, pembangunan double track Cempaka - Rejosari, pembangunan sky bridge dan stasiun KA Bandara Radin Inten II.

Ketua Tim Percepatan, Adeham mengatakan, meski pekerjaanya mengutamakan percepatan dan secara paralel, pihaknya akan tetap berpegang teguh pada setiap peraturan yang berlaku.

"Kalau kira-kira proses persyaratannya membutuhkan waktu lama, maka kita sederhanakan. Contohnya kita meminta izin kepada Dirjen Perkeretaapian yang biasanya tiga bulan baru selesai, kalau bisa dua minggu jadi. Dan pengerjaannya juga tak harus menunggu satu persatu selesai, namun harus berbarengan dengan yang lain. Jadi tahun ini pekerjaan itu sudah dimulai," ungkap Adeham usai rapat koordinasi percepatan pengambangan perkeretaapian, di Kantor Dishub Provinsi Lampung, Selasa (1/8).

Executive Vice President Divisi Regional IV Tanjungkarang Suryawan Putra HIA menyarankan untuk mengusulkan total kasar anggaran pembangunan kepada Kementerian Perhubungan di tahun 2017 walaupun Detail Enginering Design (DED) belum terbuat.

"Bisa saja kita mengusulkan anggaran ke pemerintah pusat dengan memperkirakan perhitungan kasar anggaran asalkan konsep perencanaannya sudah jelas jadi tahun depan pembangunannya sudah di mulai. Kalau kita menunggu DED jadi dulu dan tahun depan kita anggarkan, bisa sampai dua tahun lagi kita membangunnya," ujar Suryawan.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Qodratul Ikhwan mengungkapkan, pembangunan perkeretaapian merupakan keharusan untuk menghadapi tantangan kedepan. Kereta api dinilainya menjadi alternatif terbaik dalam moda transportasi darat.

Menurut Qudratul, untuk kelancaran jalur kereta api dalam kota juga perlu mengambil langkah cerdas, artinya jalur angkutan industri dan barang tak lagi melalui Kota Bandarlampung.

Qodratul menginginkan revisi DED dapat terlaksana dengan baik dan penyia-nyaiaan anggaran pembuatan DED di tahun 2012 tak terjadi lagi di tahun 2017.

"DED tahun 2012 masih perlu dikaji lagi. Sebenarnya dari lima tahun yang lalu shortcut ini dibahas, tetapi sampai sekarang belum terealisasi. Jangan sampai pendanaan sudah ada tapi belum terlaksana dan hanya cerita saja," tegas dia. (ira/rls)