MOMENTUM, Bandarlampung--Awasi politik uang. Tolak politik gula! Begitu imbauan yang sering diteriakkan seorang kepala daerah di Provinsi Lampung.

Kampanye penolakan itu terus diteriakkan dengan lantang dalam setiap acara resmi yang melibatkan banyak orang.

Bahkan, saat mengumpulkan ribuan anggota perlindungan masyarakat (linmas), si kepala daerah sempat menjanjikan rompi bertuliskan tolak politik uang.

“Bila perlu nanti kita buatkan rompi, tulisannya tolak politik uang,” ujarnya saat memberi arahan kepada linmas.

Luar biasa. Tujuan kepala daerah itu patut diapresiasi. Tegas menolak segala macam bentuk transaksi politik praktis demi terciptanya iklim demokrasi yang baik. 

Ironisnya, ribuan Ketua Rukun Tetangga (RT) justru dilibatkan secara langsung untuk mendukung salah satu bakal calon walikota. Konon, calon tersebut merupakan istri sang kepala daerah. 

Oleh oknum di kelurahan, para Ketua RT diwajibkan memasang gambar calon walikota  tersebut di wilayah kerja masing- masing.

Belakangan, calon walikota itu justru membagikan beras untuk warga terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Tujuannya sangat baik. Membantu para warga yang kesulitan mencari nafkah di tengah merebaknya virus mematikan itu.

Tapi lucunya, beras itu ada tempelan gambar calon walikota berikut sejumlah program kerjanya. Banyak warga mencibir. Seharusnya kalau mau bantu, ya bantu aja. Nggak usah ada embel- embel calon inilah. Calon itulah. 

Jika lantang berteriak tolak politik uang, kenapa justru melibatkan aparatur untuk memenangkan istrinya? Jika gencar sosialisasi tolak politik gula, mengapa justru ada politik beras? Bukankah itu namanya “maling teriak maling”? itu saja, tabikpun. (*)