MOMENTUM, Bandarlampung-- Kota Bandarlampung telah ditetapkan sebagai zona merah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada 28 April 2020.

Sejak saat itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sudah dua kali mengundang Pemkot Bandarlampung rapat pembahasan penanganan bencana nasional non alam.

Mirisnya, Walikota Herman HN tidak pernah hadir setiap diajak duduk bersama membahas keselamatan satu juta rakyat ibu kota Lampung itu.

Rapat pertama digelar pada 29 April 2020. Saat itu yang hadir  hanya Sekretaris Kota Badri Tamam dan Kepala Dinas Kesehatan Bandarlampung Edwin Rusli.

Selanjutnya, Pemprov kembali mengundang Pemkot Bandarlampung untuk mengadakan rapat kedua terkait zona merah, Selasa (5-5-2020). 

Lagi- lagi Herman tidak hadir. Dia hanya mendelegasikan Sekkot Badri Tamam. Padahal rapat tersebut langsung dipimpin Gubernur Arinal Djunaidi didampingi Wakil Gubernur Chusnunia, Ketua DPRD provinsi Mingrum Gumay.

Juga hadir Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto dan Sekprov Fahrizal Darminto serta sejumlah pejabat eselon II dan unsur Forkopimda lainnya.

Padahal rapat tersebut untuk membahas penanganan dan pengendalian penyebaran covid-19 di Bandarlampung pasca ditetapkan sebagai zona merah.

Menanggapi hal itu, Rektor Universitas Darmajaya Bandarlampung Firmansyah Y Alfian mengaku sangat prihatin.

Menurut Firman, seorang kepala daerah harus mampu bersinergi dalam menyelesaikan masalah penyebaran covid-19 di Bandarlampung.

"Saya berharap pemerintah bisa kompak dan duduk bersama dalam menyelesaikan covid-19. Singkirkan dululah konflik atau kepentingan politik terdahulu. Intinya kita harus saling bersinergi," kata Firman kepada harianmomentum.com.

Terlebih, Bandarlampung sebagai daerah yang menjadi zona merah. Sudah seharusnya kepala daerah yang hadir. Bukan perwakilan.

Dia menyarankan pemerintah harus tanggap dan sigap dalam mengantisipasi serta meminimalisir penyebaran covid-19. 

"Kita punya walikota di Bandarlampung dan juga gubernur. Kita harap bisa bersinergi dalam mencari jalan ke luar yang terbaik," jelasnya.

Dia menilai jika sampai ada masyarakat yang meninggal akibat covid-19, maka yang salah adalah pemimpinnya karena tidak mengambil langkah cepat.

"Begitu juga kalau ada masyarakat yang kelaparan, maka pemimpinnya yang dosa. Ayolah kita duduk bersama untuk mencari solusinya," tuturnya.

Bahkan, dia menyatakan siap membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah wabah tersebut. "Kami para rektor pun siap membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini," jelasnya. 

Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandarlampung Ahmad Nurizki mengatakan, tidak mengetahui perihal agenda walikota setempat sehingga tidak hadir saat rapat dengan Pemprov Lampung. 

"Waduh, tidak hapal saya," singkatnya melalui pesan whatsapp.

Sementara, Kepala Bagian Humas Protokoler Kota Bandarlampung Rohadi Yusuf tidak dapat dikonfirmasi. Pesan whatsapp yang dikirimkan ke nomor 0812-7216-XXXX tidak direspon. (tim)