MOMENTUM, Bandarlampung--Maraknya berita bohong atau hoax menyebabkan masyarakat mengalami kepanikan menghadapi pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Adanya upaya perlawanan informasi guna mengeliminasi berita bohong tersebut dari media-media yang terpercaya sangat penting.

"Terkadang saya juga heran, wartawan hanya mengutip media sosial tanpa mencari kebenaran," ujar Ketua PWI Pusat, Atal S Depari pada Webinar bertajuk Diseminasi Informasi di Era Pandemi Covid-19, Minggu (21-6-2020).

Dia mengharapkan kelak wartawan dapat lebih memilah mana berita yang layak atau tidak untuk dipublikasikan sebagai informasi bagi masyarakat luas.

"Adanya kesadaran itu, maka akan meminimalisasi penyebaran hoax terkait isu Covid-19," ujar Atal.

Ketua PWI Pusat itupun mengapresiasi para wartawan yang melakukan kerja jurnalistik dengan mematuhi protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

Senada disampaikan Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid. Dia mengharapkan media dapat mendorong menghentikan penyebaran berita bohong atau hoax.

"Ini jadi tugas media untuk menganter atau melawan berita bohong dengan berita-berita yang mengedukasi masyarakat sehingga tidak panik menghadapi wabah tersebut," ujar Meutya Hafid.

Media, kata dia, memiliki kekuatan untuk menyampaikan kebenaran sehingga penting dalam memutus penyebaran hoax. "Jadi, wartawan memang harus lebih memahami pentingnya edukasi dan tetap mematuhi protokol kesehatan selama pandemi Covid-19," ujarnya.

Sepekan 60-80 Berita Bohong (Hoax)

Staf Ahli Menteri Kominfo Prof Henri Subiakto mengatakan setiap minggu tercatat 60 hingga 80 berita bohong atau hoax terkait Covid-19.

"Kami mengalami kesulitan untuk menghadapi maraknya penyebaran hoax dari berbagai media sosial," ujarnya.

Prof Henri juga mengatakan, dari banyaknya hoax Covid, sebanyak 110 telah dilaporkan ke aparat kepolisian. "Ada 110 yang sudah dilaporkan dan ratusan telah ditangani aparat berwajib," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsudin menyoroti masih sulitnya akses informasi di sejumlah wilayah termasuk Provinsi Lampung.

"Era informasi yang serba cepat tentunya membutuhkan jaringan komunikasi yang kuat, jadi kita juga mendorong pemerintah dapat menyediakan sarananya demi kelancaran informasi-informasi yang terbaru," kata politisi berdaerah pemilihan Lampung II itu.

Dia juga mendorong agar pemerintah melalui Kemen Kominfo dapat menyediakan sarana dan fasilitas untuk kelancaran informasi hingga pelosok pedesaan di seluruh Indonesia termasuk Sumatera Selatan dan Lampung.(**)

Editor: Agus Setyawan