MOMENTUM, Bandarlampung--Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menjadi salah satu dari sembilan gubernur yang dinilai memiliki kinerja positif di mata publik.

Hal itu terungkap dalam akun youtube Nawacita TV yang diunggah pada Kamis (30-9-2021).

Arinal dinilai berhasil dalam membangun Lampung, terutama di bidang pertanian. Terbukti, meski ditengah pandemi covid-19, produksi padi Lampung tahun 2020 mencapai 2,65vjuta ton atau meningkat 22,47 peesen dibanding sebelumnya.

Tidak hanya Arinal, delapan kepala daerah lainnya juga dinilai berkinerja positif. Seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura.

Bahkan, salah satu program unggulannya Kartu Petani Berjaya (KPB) menjadi harapan untuk terus meningkatkan produktifitas padi dengan kemudahan dalam produksi dan pemasaran pertanian.

Menanggapi itu, Arinal menyatakan, selama menjabat sebagai Gubernur Lampung akan terus mengutamakan kepentingan rakyat.

Terlebih, 70 persen masyarakat Lampung bekerja di sektor pertanian dalam artian luas. Diantaranya menjadi petani, peternak, nelayan.

Karena itu, pengembangan ekonomi kerakyatan menjadi salah satu fokusnya. Sehingga di masa mendatang rakyat Lampung lebih berjaya.

"Pendudul kita ini sembilan juta jiwa. 70 persennya bekerja di sektro pertanian. Jadi kita harus mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bersentuhan langsung pada masyarakat," tuturnya.

Diharapkan, melalui KPB petani akan lebih mudahcdalam mendapatkan kebutuhan benih, bibit, pupuk serta pemasaran saat panen.

Selain itu, KPB juga memberikan kemudahan dalam bantuan pembiayaan melalui kredit usaha rakyat (KUR) yang ada di perbankan.

"Itulah jalan awal mengapa ekonomi Lampung tertinggi se-Sumatera. Saya harapkan semua bupati/walikota bisa satu bahasa dan satu jalan dengan kebijakan provinsi. Karena pembangunan itu ada di kabupaten/kota," terangnya. (**)

Laporan/Editor: Agung DW