BEBERAPA waktu lalu, pada saat Pemerintah Provinsi Lampung menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor, seorang kawan dengan semangat patriotik seperti hendak membela negara mendatangi kantor Samsat. Niatnya sederhana dan mulia: membayar pajak.

Namun negara rupanya belum siap menerima pengorbanan itu.

Di depan loket Samsat, niat mulia itu gugur. Gara-garanya, ia diminta melakukan balik nama. Kata petugas, “gratis.” Iya, gratis beanya. Tapi jangan salah paham. Gratis di depan, berbiaya di belakang.

Sebab, untuk balik nama kendaraan bermotor, kini wajib ganti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor alias BPKB. Buku lama dicabut, ganti yang baru. 

Muncul pertanyaan yang tak pernah terjawab: untuk apa lembar-lembar Perubahan Identitas di BPKB? Kalau balik nama harus ganti buku, buat saja BPKP satu dua lembar, agar biaya tebusnya gak memberatkan rakyat.

Kebijakan ini sungguh ajaib. Apa urgensinya mengganti BPKB? Padahal, riwayat kendaraan itu penting sebagai catatan bagi pemilik berikutnya. 

Baca Juga: Teror Gajah Way Kambas

Belum selesai di situ. Konsekuensi berikutnya: ganti STNK. Juga, ganti pelat nomor. Meski pelatnya, ada yang seperti pelat bekas hasil ketokan kaki lima. 

Dari ketiga komponen itu, total biaya yang harus siapkan pembayar pajak, nilainya bisa lebih mahal daripada pajak yang hendak dibayarkan. Wajar, jika teman tadi akhirnya pilih mundur.

Kisah serupa viral pekan ini. Seorang wajib pajak, nyaris pulang dengan tangan kosong. Sebabnya klasik: tak bisa menunjukkan KTP sesuai nama di STNK. Dua kali datang, dua kali batal bayar. Pemilik KTP sedang sakit dan berada di luar kota. 

Tanpa KTP, tak bisa bayar pajak? Sebuah logika yang menakjubkan. Negara, dengan sadar dan resmi, menolak uang yang hendak disetor warganya. Padahal, kita sering mendengar, katanya kas daerah defisit, ekonomi sedang berat, dan pajak adalah urat nadi pembangunan.

Baca Juga: Tahun Baru di Jalan Lama

Di luar sana, beli cilok bisa pakai QRIS. Bayar kopi, parkir, bahkan donasi masjid cukup lewat ponsel. Tapi membayar pajak kendaraan, masih harus tatap muka, fotokopi berlapis, dan adu argumen di loket. 

Sulit rasanya tidak curiga: jangan-jangan kerumitan ini memang dipelihara, agar selalu ada ruang abu-abu. Dan di sanalah,  biasanya ada transaksi yang tak tercatat.

Padahal persoalannya sangat sederhana. Siapa pun yang membawa STNK dan uang, terima saja. Mau yang bayar tetangga, saudara, bahkan—kalau perlu—hantu belau, silakan. Pajak tetap masuk, negara tetap untung. Jangan jadikan birokrasi sebagai palang pintu rezeki negara sendiri.

Pemerintah seharusnya memberikan kemudahan kepada rakyatnya. Mengantre berjam-jam untuk bayar pajak saja sudah cukup menyiksa. Ditambah dipersulit. Mau sampai kapan ujian kesabaran nasional ini berlangsung?

Itulah ironi di negeri ini. Rakyat yang mau kehilangan duit saja harus berusah-payah. Makanya wajar, jika penerimaan daerah dari pajak kendaraan bermotor, jeblok.

Tabik.

Muhammad Furqon - Dewan Redaksi Harian Momentum