MOMENTUM, Bandarlampung--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menilai aparat penegak hukum dan pengawasan belum efektif.

Sehingga, hal itu menyebabkan korupsi di Indonesia masih ada. Bahkan, telah mendarah daging.

Pernyataan itu disampaikan Ketua KPK RI Firli Bahuri saat orasi ilmiah di Hotel Novotel, Sabtu (22-4-2022).

Firli mengungkapkan, aparat penegak hukum dan pengawasan saat ini ada hingga tingkat kabupaten/kota. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, inspektorat, BPK hingga BPKP.

"Kejaksaan mulai dari Jaksa Agung sampai kejaksaan negeri, tapi masih ada yang ditangkap KPK. Artinya aparat penegak hukum dari kejaksaan tidak bekerja efektif," sebutnya.

Begitu juga dari kepolisian, menurut dia, dari Mabes Polri hingga tingkat Babhinkamtibmas sudah ada. Namun masih belum efektif

"Aparat pengawas, BPK dan BPKP juga ada. Aparat pengawas internal, Inspektorat juga ada. Tapi masih ada korupsi. Harusnya tidak boleh ada," sebutnya.

Padahal, dia meyakini, jika aparat penegak hukum dan pengawasan bekerja secara efektif, maka korupsi pasti bisa diberantas.

"Kalau seluruh aparat penegak hukum bekerja efektif saya jamin tidak ada orang yang korupsi. Tapi harus ada upaya yang serius," tegasnya.

Apalagi, dia menilai, korupsi tidak hanya tindak pidana. Tetapi tindakan kejahatan kemanusiaan. 

"Kenapa? Kalau korupsi itu ada, maka hak-hak rakyat pasti dikurangi. Contohnya, pelayanan kesehatan, kalau ada korupsi pasti ada rendah kualitas pelayanannya," sebutnya.

Pun begitu dengan infrastruktur, dia menyebutkan, jika dalam pengadaan barang dan jasa terjadi korupsi, maka kualitasnya akan rendah serta cepat rusak.

Dia juga mengungkapkan, korupsi terjadi dikarenakan keserakahan dan sistem. "Kalau tidak ada keserakahan, maka pasti tidak akan adanya korupsi. Korupsi juga terjadi karena adanya kegagalan sistem," jelasnya.

Karena itu, dia mengingatkan agar menghilangkan keinginan untuk serakah serta berkuasa dan perbaikan sistem. (**)