MOMENTUM, Jakarta-- Sebanyak 11 perusahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyetor dividen jumbo ke negara sebesar Rp41,01 triliun untuk tahun baku 2021. Ke-11 perusahaan pelat merah ini terdiri dari sejumlah sektor bisnis.

Dividen jumbo yang disetorkan sebelas BUMN tahun ini dinilai merupakan salah satu prestasi besar Menteri BUMN Erick Thohir.

Anggota Komisi VI DPR RI Nashim Khan mengapresiasi kinerja ke-11 perusahan tersebut karena melebihi target yang ditetapkan di tahun 2021.

“Kita apresiasi kinerja, target 2021 Rp35 triliun saat ini bisa mengangkat deviden Rp41 triliun dari 11 BUMN,” ujar Nashim Khan saat dihubungi, Sabtu (4-6-2022).

Meski begitu, anak buah Muhaimin Iskandar itu meminta agar perusahan-perusahan plat merah harus meningkatkan kinerja untuk menghadapi tantangan ke depan, karena pandemi Covid-19 telah berakhir, dan tuntutan publik kepada BUMN semakin tinggi.

“Untuk 2020 lalu 5 BUMN bisa mencapai Rp45 triliun, tapi tantangan ke depan tidak lebih mudah lagi, pasca pandemi harus lebih maksimal. Oleh sebab itu BUMN harus fokus baik pelayanan, pengembangan investasi, juga management sistem dan sinergitas yang benar-benar berakhlak. Termasuk SDMnya,” jelas anggota Fraksi PKB ini.

Sebagai informasi, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2021 masing-masing perusahaan, PT Bank BRI Tbk, menjadi BUMN yang mencatatkan dividen senilai Rp14,04 triliun. Nilai ini menjadi tertinggi dari sepuluh perseroan lainnya.

Selanjutnya PT Bank Mandiri Tbk dengan nilai dividen tunai sebesar Rp8,75 triliun. Disusul PT Telkom Indonesia Tbk, sebesar Rp7,74 triliun, PT Bukit Asam Tbk atau PTBA Rp5,21 triliun, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) atau PGN senilai Rp3,01 triliun.

Kemudian, PT Bank BNI Tbk, Rp1,63 triliun, PT Aneka Tambang Tbk atau Antam Rp605 miliar, SIG Rp520 miliar, Mitratel Rp362 miliar, PT Timah Tbk Rp296 miliar, dan PT BTN Tbk sebesar Rp142 miliar.

Sementara Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, penyetoran deviden dari 11 perusahan plat merah ini sudah ia perkirakan. Dengan perolehan ini, Erick Thohir memastikan di tahun 2023-2024 mendatang pemegang saham tidak memaksakan 30 BUMN lainnya untuk membayarkan dividen.

Perkiraan itu, kata Erick, didasarkan pada kinerja perusahaan dan Public Service Obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik.

"Kalau kita lihat sampai 2023-2024 memang itu dividen berdasarkan 11 BUMN saja, sedangkan total BUMN setelah dikonsolidasikan total 41. Tidak menutup mata, yang 30 itu tidak kita paksakan untuk dividen kalau memang layanan secara servisnya sangat besar," kata Erick Thohir.

Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah ini mengungkapkan, pemegang saham akan memaksimalkan BUMN yang secara korporasi berorientasi bisnis untuk meningkatkan dividennya.

Awalnya Kementerian BUMN menargetkan dividen BUMN pada 2021 mencapai Rp30 triliun-Rp35 triliun. Target ini melebihi realisasinya, yang mana 11 perusahaan BUMN yang ada mampu mencatatnya dividen Rp41 triliun.(**)