MOMENTUM, Bandarlampung--Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang terlibat dalam politik praktis diimbau untuk mengundurkan diri.

Mulai dari menjadi penyelenggara dan pengawas pemilu ataupun anggota partai politik wajib mengundurkan diri.

Imbauan itu ditegaskan Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah saat memimpin Rapat Pleno di Balai Wartawan Hi Solfian Akhmad, Selasa (10-1-2023).

Wirahadikusumah menyebutkan, hal tersebut untuk menjaga marwah organisasi dan independensi jurnalis.

"Untuk menjaga independensi, para pengurus PWI yang menjadi bagian dari penyelenggra pemilu dan partai politik diimbau untuk mengundurkan diri," kata Wirahadikusumah.

Apalagi, menurut dia, ada beberapa pengurus PWI Lampung yang menjadi penyelenggaran atau pengawas pemilu 2024.

Bahkan, ada pula pengurus yang masuk dalam salah satu partai politik di Lampung.

Sehingga, dia menegaskan, berdasarkan Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI, setiap pengurus yang terlibat politik praktis harus mundur.

"Itu tidak diperkenankan. Bukan saya yang minta mundur. Tapi memang aturan dalam PD/PRT harus mundur," tegasnya. 

Dia menjelaskan, hal itu juga dilakukan Donald Haris Sihotang yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Lampung.

Dikarenakan bergabung dengan partai politik, maka Donald Haris Sihotang mengundurkan diri dari jabatannya.

Wira juga meminta Ketua PWI kabupaten/kota untuk menertibkan pengurusnya yang menjadi penyelenggaran pemilu atau bagian dari partai politik.

Senada, Ketua DK PWI Lampung Iskandar Zulkarnain mengingatkan, bagi pengurus yang sudah menyatakan bergabung dengan partai politik diharapkan bisa mengundurkan diri.

Termasuk pula pengurus yang menjadi penyelenggara dan pengawas Pemilu 2024.

"Dalam PD/PRT tidak boleh lagi rangkap jabatan. Sehingga kita menjaga marwah profesi dan organisasi," kata Iskandar.

Tak hanya pengurus, dia juga mengimbau agar anggota PWI yang terlibat aktif dalam politik diharapkan bisa nonaktif terlebih dahulu sebagai jurnalis.

"Ini untuk menghindari konflik interest yang dikhawatirkan berpihak pada kepentingan politik," jelasnya. (**)