MOMENTUM,Bandarlampung--Sejumlah warga menggelar unjuk rasa di Tugu Adipura Bandarlampung, Rabu (18-1-2023). Mereka membentang spanduk dan poster serta berorasi soal program sertifikasi lahan.

Pengunjuk rasa yang menanamakan diri Forum Komunikasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kota Bandarlampung, itu menuntut kejelasan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atas tanah yang telah diukur.

Aksi tersebut didasari atas ketidakpuasan warga atas program PTSL yang tak kunjung usai. Meski sudah banyak usaha yang dilakukan untuk memperoleh sertifikat lahan.

Ketua Pokmas Ediyanto dalam orasinya di Bundaran Adipura mengatakan, sudah banyak upaya yang dilakukan agar bisa memperoleh sertifikat lahan.

Dia mengaku sudah menempuh cara persuasif, kekeluargaan dan mencoba beraudiensi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Namun tidak ada hasil positif yang kami terima," katanya.

Disebutkan, upaya mediasi dilakukan sejak 24 Januari 2022. Dari menghadap kepala BPN untuk mempertanyakan penyelesaian program PTSL. Sampai menyampaikan aspirasi ke DPRD dengan melayangkan surat permohonan audiensi ke Komisi I.

Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil. Dia menyebutkan, data pengajuan PTSL yang hingga kini belum terbit, dilakukan sejak 2017 sebanyak 245 berkas. Kemudian, 2018 (50 berkas), 2019 (751 berkas), 2020 (265 berkas). Total berkas se-Kota Bandarlampung, mencapai 1.308 yang belum terbit sertifikatnya.

Para pengunjuk rasa meminta Presiden RI Joko Widodo, Kementerian ATR/BPN untuk bertanggung jawab dengan segera menyelesaikan program PTSL periode 2017-2020 di Kota Bandarlampung dengan menerbitkan sertifikat lahannya.

"Jika tuntutan kami tidak ditindaklanjuti, kami akan melakukan aksi demonstrasi dengan jumlah masa yang lebih besar," kata Ediyanto usai membacakan tuntutan.

Setalah melakukan aksi di Tugu Adipura, massa melanjutkan demo di depan Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)  dengan tujuan meminta bantuan kepada wartawan.

Salah satu peserta demonstrasi yang sertifikat lahannya belum terbit, Kodirman mengatakan sengaja ke PWI agar para wartawan bisa membantu memviralkan pesoalan mereka.

"Semua berita tentang kami ke BPN tertutup dengan berita yang lain. Kami meminta PWI untuk mewartakan dan mengawal perjuangan mereka," katanya. (*)